Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LANGKAH tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan uji materi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dinilai tidak etis dan tidak layak.
Hal itu menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji dapat berdampak pada tata kelola kinerja penegakan hukum di Indonesia.
"Tentunya secara tidak langsung akan berdampak kepada tata kelola kinerja penegak hukum setidaknya gangguan psikis penegakan hukumnya," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (21/11),
Baca juga : Pimpinan KPK Uji Materi UU KPK, Pakar: Harusnya ke DPR
Menurut dia, tiga pimpinan lembaga antirasuah memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan menyangkut UU KPK. Sayangnya terhadap ketiganya masih melekat jabatan yang saat ini mereka emban yakni komisioner KPK.
"Memang ini menjadi hak dan dalam kapasitas pribadi mereka tetapi akan sulit memisahkan hak pribadi dengan jabatannya sebagai pimpinan KPK. Dalam hal ini terkesan tidak layak dan tidak etis secara ketatanegaraan bahwa pimpinan lembaga negara penegak hukum melakukan tuntutan kepada lembaga negara lainnya," terang Indriyanto. (OL-7)
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia di 2024 tercatat sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang mencapai 3,92.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
Boyamin mengatakan Alex merupakan salah satu pimpinan yang menyepakati revisi undang-undang KPK saat fit and proper test di DPR.
Pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengenai perlunya perombakan besar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan kontroversi.
KOMISI III DPR RI diminta fokus untuk mengawal jalannya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketimbang mewacanakan revisi UU KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved