Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terkait posisi partai ke depannya.Fadli mengatakan, seluruh elemen partai telah memberikan mandat kepada Prabowo untuk menentukan sikap, apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan. Hingga kini, Prabowo belum memutuskannya.
Baca juga: PDIP Setuju Komposisi Kabinet Jokowi
"Kalau Gerindra sebagaimana disampaikan ini kita serahkan semuanya ke Pak Prabowo. Kita sudah berikan mandat kepada beliau untuk menentukan sikap Gerindra," kata Fadli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).
Fadli mengatakan di mana pun posisi partainya ke depan akan memberikan dampak positif terhadap bangsa.
"Kalau kita dalam pemerintahan harus efektif bekerja dalam rangka membangun kepentingan bangsa yang lebih besar, tapi jika di luar pemerintahan merupakan suatu opsi untuk melakukan check and balances," kata Fadli.
Lebih lanjut, Fadli mengatakan dirinya belum mengetahui kapan Prabowo akan memutuskan sikap Gerindra. Menurutnya, masih tersisa waktu yang cukup sebelum Prabowo mengambil keputusan. Paling lambat, kata Fadli, partainya akan memutuskan pada akhir pemerintahan atau ketika Presiden Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2019.
"Nanti saya kira intensitas tinggi di akhir September, kan DPR baru dilantik pas 1 Oktober tapi pemerintahan baru dibentuk setelah 20 Oktober dan setelah presiden dilantik. Jadi, saya kira waktunya masih cukup panjang sekitar 2 bulanan lagi," kata Fadli.
Baca juga: PKS Siap Jadi Oposisi meski Ditinggal Gerindra
Selama dua bulan menjelang dilantiknya Jokowi, Fadli mengatakan, pihaknya terus membangun komunikasi dengan koalisi pemerintah atau pun oposisi.
"Saya kira komunikasi politik berlangsung, dengan wajar dengan biasa. Tapi saya kira intensitasnya itu akan mendekati pada waktunya karena kalau sekarang masih panjang ya," pungkasnya. (OL-6)
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Satu-satunya yang bisa diharapkan agar ada oposisi berkualitas ialah dari para partai politik
Anies Baswedan mengatakan demokrasi yang baik adalah oposisi yang sehat. Di mana tetap ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya.
Pengamat politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, Gatot ingin mengambil jarak dengan pemerintah dengan memilih tidak hadir dalam acara penyematan.
"Publik selama ini juga setengah hati dalam mendukung demokrasi bukan hanya elite yang oligarki," ujar Wijayanto.
"Sepertinya NasDem ini ingin memulai tradisi baru yang membangun jembatan pengertian dan membangun sinergitas dengan PAN," kata Adi saat dihubungi, Minggu (3/10).
Elemen masyarakat sipil diharapkan bisa tampil dan solid memerankan fungsi oposisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar parlemen untuk mengawasi kebijakan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved