Pansel Capim KPK Dituntut Kerja Keras

PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja keras untuk melahirkan pimpinan KPK yang mampu mengkonsolidasikan dan menjadikan lembaga antirasuah itu tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi. Pimpinan KPK juga harus mampu membongkar kasus-kasus korupsi besar.

Indonesia Police Watch (IPW) memberi catatan tersebut mengingat banyaknya anggota Polri dan jaksa yang ikut dalam seleksi capim KPK, serta banyaknya pihak-pihak yang memprotes keikutsertaan polisi dan jaksa itu. "Dalam segala hal kita harus merujuk pada undang-undang atau ketentuan yang ada agar tidak salah kaprah. Jika tidak ada UU yang melarang calon dari Polri maupun jaksa dan karyawan KPK untuk ikut seleksi capim KPK, tentunya siapa pun tidak berhak melarang,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilisnya, Sabtu (6/7).

Neta mengaku berharap banyak pada Pansel capim KPK karena merekalah yang harus bekerja keras untuk melakukan seleksi. "Di tangan Pansel-lah sesungguhnya masa depan KPK berada. Di tangan Pansel-lah nasib pemberantasan korupsi di negeri ini akan seperti apa ke depannya," cetusnya.

Untuk itu, Neta berharap Pansel membuat kesepakatan bahwa petahana pimpinan KPK yang ikut lagi dalam seleksi sebaiknya dicoret atau tidak diloloskan untuk periode kedua. Ada dua alasan, katanya. Pertama belum pernah ada sejarahnya pimpinan KPK menjabat dua periode dan kedua dalam periode sebelumnya mereka bisa dianggap gagal karena terjadi perseteruan atau konflik yang tajam di jajaran penyidik KPK. KPK periode ini, lanjut Neta, hanya berani bermain-main di lingkaran bawah dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai pencitraan pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak pimpinan KPK dari unsur Polri dan Kejaksaan. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, munculnya penolakan itu terjadi karena rekam jejak polisi dan jaksa tidak terlalu baik di mata publik dalam konteks pemberantasan korupsi.

"Ini harus direspons dengan serius, karena bagaimana pun rekam jejak para penegak hukum itu tidak terlalu baik di mata publik dalam konteks pemberantasan korupsi," kata Kurnia. (RO/R-1)