Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH kelompok massa kembali menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Merdeka Barat, kemarin. Dua di antaranya kelompok yang mengaku sebagai Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) bersama dengan elemen masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Indonesia Berdaulat (Kibar).
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan 'Aksi ini bukan Bela Prabowo. Aksi ini Bela Kedaulatan Rakyat. Kembalikan Kedaulatan Rakyat dari Perampok Suara Rakyat'. Terlihat pula spanduk berslogan We Stands for Honest and Fair Constitutional Court Judges yang diangkat beberapa peserta aksi.
Aksi tersebut dikemas dengan pergelaran seni khas Betawi. Sepasang ondel-ondel meramaikan disertai iringan musik khas Betawi.
Tim Advokasi IKB UI Djuju Purwantoro mengatakan aksi itu menyampaikan pesan moral kepada hakim Mahkamah Konstitusi agar peduli kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai mereka karut- marut.
"Selain pesan moral, kami menyatakan keprihatinan atas terjadinya tindak kekerasan pada 21-22 Mei, juga dengan meninggalnya ratusan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)."
Di samping IKB UI dan Kibar, kelompok lain yang hadir di antaranya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Persaudaraan Alumni 212, Aksi Bela Islam Brigade Jawara Betawi 411, dan Front Pembela Islam (FPI).
Koordinator lapangan unjuk rasa Abdullah Hehamahua, mengatakan aksi akan berlangsung di setiap sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sampai putusan sengketa pemilu presiden pada 28 Juni mendatang.
Abdullah meyakinkan aksi yang disebut mengawal sidang MK terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu presiden itu akan berlangsung damai dan tertib. "Tidak ada kerusuhan dan kericuhan, kalau ada kericuhan provokasi, tangkap, pasti itu bukan bagian dari kita."
Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mempertanyakan aksi demonstrasi tersebut.
"Kalau demo berlangsung aman dan damai, tidak apa-apa. Akan tetapi, anjuran Pak Prabowo jelas bahwa tidak perlu mendatangi MK dan menjaga suasana aman dan damai agar sidang berjalan dengan tertib serta sidang MK tidak diganggu gerakan massa," kata Wiranto.
Polri dan TNI mengerahkan 13.747 personel untuk mengamankan persidangan PHPU Pipres 2019 di MK, kemarin. Sidang akan dilanjutkan hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. (Mir/Ant/P-2)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
Proses eksekusi dilakukan karena pemilik dianggap tak mampu melunasi utang yang ditimbulkan dari pembelian.
UUPPHI perlu dipahami sebagai hukum formil tentang penegakan ketentuan hukum ketenagakerjaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial.
Karyawan perusahaan ritel pakaian mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan peninjauan kembali (PK) perkara gugatan sengketa merek perusahaan
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena mengapresiasi pembentukan Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved