Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan mengevaluasi soal honor bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dinilai banyak pihak tidak layak. Diketahui honor untuk Ketua KPPS ialah sebesar Rp. 550 ribu sedangkan untuk anggota KPPS sebesar Rp.500 ribu.
"Tentu saja perlu kita evaluasi, pertimbangkan kembali dalam pemilu berikutnya harus ada honor yang layak bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Kamis (25/4).
Ilham mengaku salah satu faktor anggaran pemilu menjadi besar karena untuk membayar honor para tugas penyelenggara KPU dari berbagai tingkatan, yakni dari KPPS, Panitian Pemungutan Suara (PPS) hingga PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).
"Kita berusaha maksimal untuk menaikannya. Tapi kan anggaran nya juga terbatas," kata Ilham
Baca juga : Setelah KPU, Mahfud Sebut MK Bakal Jadi Sasaran Hoaks
Diketahui, sesuai Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 Tanggal 19 Februari 2016, besaran honorarium bagi Ketua PPK ialah Rp1.850.000 per orang, Anggota PPK sebesar Rp1.600.000, Sekretaris PPK sebesar Rp1.300.000, dan Pelaksana/Staff Admin/teknis sebesar Rp850.000.
Untuk honor Ketua PPS sebesar Rp900.000, Anggota PPS sebesar Rp850.000, lalu Sekretaris sebesar Rp800.000, dan Pelaksana/Staff Admin/teknis sebesar Rp750.000.
Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menuturkan total Personil KPPS ada 7.385.500 orang. Lalu, untuk jumlah personil PPK ada 36.005 orang dan Personil PPS ada 250.212. (OL-8)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.
Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved