Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah membahas pemberian santunan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit hingga meninggal dunia saat dan pascapemungutan suara.
"Sakit ini variasi. KPU sudah membahas secara internal santunan yang akan diberikan pada mereka," ujar Arief di gedung KPU, Jakarta, Senin, (22/4).
Arief mengatakan santunan akan diberikan dengan memperhitungkan berbagai regulasi, mulai dari BPJS dan masukan lainnya.
"Kami besok merencanakan akan bertemu dengan Kemenkeu. Sekjen KPU akan bertemu pejabat Kemenkeu," ujar Arief.
Arief mengatakan KPU mengusulkan besaran santunan untuk yang meninggal kurang lebih Rp30-Rp36 juta, KPPS yang cacat akan dapat santunan maksimal Rp30 juta, sedangkan untuk yang terluka maksimal Rp16 juta.
"Ini akan dibahas besok termasuk mekanisme pemberian dan penyediaan anggarannya. Karena aggaran KPU tidakk ada nomenklaturnya yang berbunyi santunan. Nanti akan dipikirkan akan dari pos angaran mana yang bisa dipakai untuk membiayai.
Baca juga: KPU: 90 Petugas KPPS Meninggal Dunia
Tercatat, hingga Senin (22/4) pukul 15.00 WIB, terdapat 90 petugas KPPS yang meninggal dunia, dan 374 orang yang sakit. Mereka tersebar di 19 provinsi seluruh Indonesia. (X-15)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.
Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved