Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
CALON presiden Joko Widodo memiliki pemikiran sama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginginkan kampanye pilpres berlangsung inklusif, mengusung kebinekaan, dan keberagaman bangsa.
Jokowi menyampaikan pandangannya itu di sela-sela kampanye terbuka capres nomor urut 01 tersebut di Kota Kupang, NTT, kemarin.
“Saya pikir (pesan SBY) bagus untuk mengingatkan kita bahwa kontestasi politik ini ada setiap lima tahun. Jadi, jangan mengorbankan kesatuan dan persatuan. Jangan mengorbankan persaudaraan dan kerukunan kita,” kata Jokowi.
Sebelumnya, dari Singapura SBY melayangkan surat yang mengkritisi kampanye capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4).
SBY menuturkan konsep kampanye itu seolah hanya mewakili kelompok tertentu. Presiden ke-6 itu tidak ingin ada kesan eksklusif untuk menggaungkan kelompok dengan basis agama tertentu.
“Menurut saya, apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK itu tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat, saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar,” ujar SBY dalam surat yang ditulisnya di Singapura, Sabtu (6/4).
“Cegah demonstrasi apalagi show of force identitas baik yang berbasiskan agama, etnik, serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham, dan polarisasi politik yang ekstrem,” lanjut SBY dalam surat yang disampaikannya kepada Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsudin, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan, dan Sekjen Hinca Panjaitan (Media Indonesia, 8/4).
Amir Syamsuddin menjelaskan kesan politik identitas sudah masif dalam kampanye Prabowo-Sandi. Oleh karena itu, SBY menyarankan agar kampanye Prabowo-Sandi bisa mencerminkan kebinekaan, kemajemukan, dan persatuan.
Dalam menanggapi surat SBY, Jokowi menyatakan membangun narasi politik identitas untuk meraih dukungan masyarakat sangat berbahaya. Pasalnya, politik identitas dapat memecah belah bangsa.
“Sejak awal kami menunjukkan isu keberagaman dan kebinekaan seni budaya dalam karnaval dan kampanye. Saya pikir kita memang sangat menghindari politik identitas, politik SARA,” ungkap capres petahana ini.
Cegah fitnah
Ketika menghadiri kampanye akbar di Lapangan Sitarda, Kota Kupang, NTT, kemarin, Jokowi tidak lupa mengajak ribuan pendukungnya beramai-ramai mendatangi TPS pada 17 April.
Ketika berkampanye di depan sekitar 5 ribuan simpatisan di Kalawa Convention Center, Palangka Raya, kemarin malam, Jokowi meminta agar fitnah yang meresahkan tentang dirinya harus diluruskan. Misalnya, dikatakan kalau Jokowi terpilih akan menghapuskan pendidikan agama dan melarang masjid menyiarkan azan.
“Itu jelas enggak mungkin. Kiai Ma’ruf Amin itu Ketua MUI. Jadi, enggak mungkin,” tandas Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dan Wali Kota Palangka Raya Farid Naparin.
Sementara itu, kemarin Prabowo menggelar kampanye akbar di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta. Seperti kampanye di daerah lain, di Yogyakarta dia mengulang kembali pernyataan, bahwa negara sedang sakit, Ibu Pertiwi diperkosa, dan hak rakyat diinjak-injak. Prabowo menyebutkan bukti yang dikatakannya segudang ada di BPK.
“Mana buktinya? Ndasmu. Mereka adalah..boleh tidak saya bicara agak keras di sini? Tinggal 10 hari. Mereka adalah bajingan,” kata Prabowo. (PO/AT/SS/X-3)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved