Isu PKI dan Khilafah Modus Dongkrak Elektabilitas

NARASI khilafah dan komunis dinilai hanya modus untuk mendongkrak elektabilitas kandidat Pemilihan Umum Presiden 2019. Isu ini diyakini perlahan menghilang pascapemilu.
 
"Tuduhan-tuduhan ini enggak masuk akal tapi bisa menggaet elektabilitas," kata Analis Komunikasi Politik dari Telkom University, Dedi Kurnia Syah, di d'Consulate Resto & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).
 
Dia menyebut narasi khilafah dan komunis sebelumnya tidak seheboh saat ini. Namun, kata Dedi, kalangan menengah bawah mudah termakan isu lantaran kurangnya akses literasi.

Dedi yakin narasi khilafah dan komunis akan berhenti beredar ketika Pemilu 2019 usai.

"Saya yakin isu ini hilang setelah 17 April nanti," pungkasnya.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat Pilpres keempat dengan topik ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta Hubungan Internasional. Momen debat ini diharapkan bisa sekaligus menguatkan ideologi pancasila dan mempersatukan bangsa Indonesia.
 

Baca juga: Hadiri Debat Keempat, Ma'ruf: Jokowi sangat Siap
 

"Ideologi bangsa ini perlu diperkuat. Tak boleh ada elemen bangsa memiliki ideologi lain selain pancasila," kata calon wakil presiden nomor urut 01, Mar'uf Amin di Pondok Pesantren An Nur Dusun Ngrukem, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, 28 Maret 2019.
 
Ma'ruf menjelaskan, keberadaan ideologi selain pancasila, khususnya berhaluan gerakan radikal, bisa menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Menurut dia, hal itu bisa menimbulkan perpecahan, melemahkan pancasila, hingga melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
"NKRI ini harus kita jaga. Kebhinnekaan kita yang sudah ada selama ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia," beber Ma'ruf.
 
Ma'ruf berpandangan sejumlah ideologi yang masuk ke dalam negeri harus melalui filter yang ketat. Orang yang baru saja datang dari luar negeri, seperti orang yang sudah menyatakan keluar dari ISIS harus dikarantina lebih dulu.
 
Sejumlah media memang sempat memberitakan ada sekitar 50 WNI yang sudah keluar dari ISIS. Mereka menginginkan bisa kembali pulang ke Indonesia. "Mereka ini harus dikarantina (dulu) supaya berideologi pancasila," ungkapnya. (Medcom/OL-1)