Dua Isu akan Panaskan Debat Keempat Pilpres 2019

DUA calon presiden yang akan mengikuti debat keempat mengusung dua isu andalan.

Capres nomor urut 01, Joko Widodo, akan mengangkat isu perlunya penguatan ideologi Pancasila di tengah ancaman radikalisme dan separatisme.

"Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Kita ingin Pancasila menjadi ideologi yang bekerja, yang dapat diimplementasikan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar juru bicara Tim Kampanye Nasional Ace Hasan Sadzily saat dihubungi tadi malam.

Pembinaan ideologi Pancasila, kata dia, dilakukan dalam kerangka sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

Sementara itu, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, akan menggulirkan isu hubungan internasional yang dinilai melemah di era Presiden Jokowi.

"Kita mungkin akan banyak fokus pada masalah hubungan internasional karena ini menjadi kelemahan utama Pak Jokowi, yang tentu beliau tidak akan mampu menjawab nanti karena empat tahun menjadi presiden, empat tahun pula tidak pernah hadir di sidang umum dewan PBB, di pergaulan internasional sepertinya menjauh," ungkap juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferdinand Hutahaean.

Debat keempat Pemilihan Presiden 2019 akan digelar pada Sabtu (30/3) di Balai Soedirman, Jakarta. T

ema debat itu ialah ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.

Dalam debat keempat, Komisi Pemilihan Umum tidak akan mengundang menteri.

Alasannya, kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, pihaknya menghindari konflik kepentingan karena peserta debat keempat ada petahana, yakni capres Jokowi.

"Mungkin ada baiknya menteri-menteri tidak dihadirkan di acara debat," jelasnya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Selasa (19/3).

Sebelumnya, BPN mengusulkan, pada debat keempat tidak menghadirkan menteri Kabinet Kerja. Usulan itu dikaji KPU dan disepakati oleh kedua timses (01 dan 02).

"KPU akan lebih mengutamakan mengundang (kalangan) perguruan tinggi atau kelompok masyarakat yang punya kaitan langsung dan kepentingan pada tema debat," imbuh Pramono.

Namun, kata dia, tidak menutup kemungkinan para menteri bisa hadir pada debat keempat. Para menteri yang hadir nantinya sebagai timses salah satu paslon.
Undangan itu berasal dari paslon, bukan dari KPU. Setiap paslon diberikan 75 kursi undangan. "Itu silakan saja," pungkasnya. (Ins/*/X-4)