Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANK Pembangunan Daerah (BPD), semakin menunjukkan perannya sebagai agen pembangunan di saat pandemi covid-19. Resesi ekonomi, yang dialami Indonesia pada triwulan kedua, dan ketiga tahun ini, menyebabkan masih moderatnya permintaan kredit perbankan.
Di tengah kondisi tersebut, kredit yang disalurkan oleh BPD justru tumbuh sebesar 5,20% yoy, tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Kinerja intermediasi yang menggembirakan ini, ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh hampir dua digit, serta, pertumbuhan positif kredit konsumsi, kredit dengan porsi terbesar BPD.
Penyaluran kredit itu, didukung juga oleh naiknya restrukturisasi kredit BPD. Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengeluarkan kebijakan stimulus pada Maret 2020, restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh BPD telah mencapai lebih dari Rp32 triliun, yang sebagian besar disalurkan kepada debitur UMKM.
Berdasarkan sektor ekonomi, jumlah terbesar restrukturisasi kredit BPD diberikan kepada usaha perdagangan besar dan eceran, konsumsi, serta konstruksi. Dampak berganda atau multiplier effect dari restrukturisasi kredit itu, diharapkan akan kembali meningkatkan aktivitas perekonomian yang terkena dampak pandemi covid-19.
Secara umum, BPD juga mampu menjaga profil risikonya pada level yang rendah. Likuiditas BPD berada pada level yang sangat memadai. Tecermin dari rasio aset likuid sebesar 20,72%, lebih tinggi dari agregat industri perbankan. Setali tiga uang, permodalan BPD juga terjaga pada level yang tinggi, tecermin dari rasio kecukupan modal bank yang jauh di atas batas ambang ketentuan.
Sementara itu, risiko kredit BPD juga berada pada level yang rendah, dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) konsumsi pada level 1%. Kinerja intermediasi yang memuaskan, dan profil risiko yang terjaga tersebut, berhasil mempertahankan profitabilitas BPD. Indikator Return On Asset (ROA) dilaporkan sebesar 2,11%, lebih tinggi dari rata-rata industri perbankan.
Hal ini disokong juga dengan keberhasilan BPD meningkatkan efisiensi, tecermin dari rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), yang masih berada dalam tren penurunan dalam enam bulan terakhir.
Beberapa penelitian, telah membuktikan bahwa bank-bank regional cenderung memiliki ketahanan dan kinerja yang lebih baik, di saat periode tekanan atau krisis. Akan tetapi, untuk semakin meningkatkan kontribusi BPD di era pemulihan, setelah resesi ekonomi, terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan merupakan salah satu industri yang sukses melakukan migrasi, dari layanan perbankan secara personal ke layanan perbankan secara digital.
Akselerasi transformasi digital, akan meningkatkan kontribusi BPD, dalam memperluas akses keuangan masyarakat di seluruh pelosok daerah. Pemanfaatan produk digital perbankan, akan melengkapi layanan 4.399 jaringan kantor BPD yang telah tersebar di berbagai penjuru tanah air.
Di era teknologi informasi, BPD tidak hanya berkompetisi dengan bank-bank yang lain, namun juga, dengan perusahaan teknologi keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan produk keuangan secara instan. Misalnya, melalui pemberian pinjaman kepada PNS daerah, dengan suku bunga atau imbal hasil yang tidak kalah bersaing.
Untuk mengangkat daya saingnya, BPD juga harus semakin cepat menyesuaikan tingkat suku bunganya. Meskipun, telah berada dalam tren penurunan dalam beberapa periode terakhir, Net Interest Margin (NIM) BPD masih merupakan yang tertinggi di industri perbankan nasional, menyentuh level 5,81% pada akhir September 2020.
Relatif tingginya suku bunga kredit BPD, disebabkan oleh masih mahalnya biaya penghimpunan dana BPD, dengan porsi cukup signifikan berasal dari deposan institusional.
Sejalan dengan penurunan tingkat suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang telah mencapai level terendah dalam dua tahun terakhir, BPD diharapkan dapat menawarkan suku bunga simpanan secara lebih kompetitif, serta mendiversifikasi deposannya kepada nasabah-nasabah ritel.
Selain itu, BPD dapat juga memanfaatkan pembukaan akses yang semakin luas di pasar modal Indonesia. Kinerja dan ketahanan BPD di masa pandemi covid-19, seharusnya dapat meningkatkan peringkat efek yang diterbitkan. Sehingga, BPD memiliki peluang mendapatkan dana dengan suku bunga yang lebih rendah. Kondisi ini didukung juga dengan peningkatan porsi investor ritel domestik, baik di pasar ekuitas, maupun di pasar surat utang.
Penurunan biaya dana BPD, pada akhirnya akan mendorong turunnya suku bunga kredit, faktor kunci akselerasi penyaluran kredit BPD kepada debitur UMKM. Hal ini, dibantu juga dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah. Antara lain, melalui penempatan dana tahap pertama sebesar Rp11,5 triliun di tujuh BPD.
Sejak penempatan dana pemerintah pertama kali pada Juli 2020, BPD telah berhasil melakukan leverage penempatan dana melalui penyaluran kredit, baik kepada debitur korporat, maupun debitur UMKM.
Di tengah ketidakpastian yang masih tinggi ke depan, BPD akan terus menghadapi tantangan baru yang tidak kalah menantang. Untuk itu, BPD diharapkan semakin meningkatkan penguatan tata kelola, sesuai program transformasi BPD. Hal ini, bukan hanya merupakan tugas pengurus bank dan otoritas. Namun, juga pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali, sekaligus mitra kerja BPD.
Fajar menyingsing elang menyongsong, BPD telah bekerja keras menuju cita-cita akbar menjadi regional champion, atau pemimpin pasar di daerahnya masing-masing. Visi ini, menjadi lebih relevan ketika BPD semakin dituntut menjalankan perannya sebagai agen pembangunan, rekan pemerintah daerah untuk bangkit di masa pemulihan setelah resesi ekonomi.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKMĀ dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
KPK menduga ada pengumpulan uang dari sejumlah pihak swasta untuk pencairanĀ dana PEN di Kabupaten Muna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved