Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mempunyai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 270 ton beras, namun harga beras di pasaran masih tinggi dan bergerak naik.
Harga beras kelas medium di berbagai pasar di daerah Pekalongan, Kendal, Semarang, Salatiga, Demak, dan Kudus berkisar Rp16.000-Ro17.000 per kilogram jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah Rp10.900 per kilogram, bahkan untuk beras premium harga Rp18.000-Rp20.000 per kilogram.
"Stok ada, tapi harga masih tinggi dan kemungkinan sulit turun karena pedagang juga sudah kulakan dengan harga tinggi," ujar Marwan, 56, pedagang sembako di Pasar Johar Semarang.
Baca juga : Menteri BUMN Klaim Stok Beras Bulog Cukup Hadapi Ramadan dan Idul Fitri
Pedagang di Pasar Wiradesa, Pekalongan Anjani, 45, mengatakan harga beras tinggi di semua kelas membuat tidak hanya warga menjerit, juga pedagang. Pasalnya pedagang harus mempunyai modal besar untuk dapat kulakan ke distributor ataupun pemasok beras.
Senada diungkapkan Maryatun, 38, pedagang sembako di Pasar Sayung, Demak meskipun daerah ini merupakan lumbung padi di Jawa Tengah namun belum ada panen. Saat ini para pedagang hanya mengandalkan beras kiriman dari daerah lain maupun pemasok.
"Biaya transportasi tinggi akibat banjir lalu juga menjadi penyebab naiknya harga beras," tambahnya.
Baca juga : Penguatan Satu Data Beras Nasional Bisa Sejahterakan Petani
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari mengatakan warga tidak perlu panik dengan stok beras saat ini. Pasalnya ketersediaan beras di Jawa Tengah masih aman untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk untuk warga di daerah bencana seperti Demak maupun alami kemiskinan ekstrem.
Februari ini, lanjut Dyah Lukisari, stok beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) masih ada 270 ton beras, sehingga dapat didistribusikan ke ke berbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan warga.
Pada Januari lalu, ungkap Dyah Lukisari, berasa CPPD Jawa Tengah masih ada 300 ton, namun berkurang setelah untuk memenuhi kegiatan penanganan kemiskinan seperti penggelontoran beras 10 ton di Demak.
Baca juga : Harga Beras di Klaten Masih Bertahan Tinggi
"Kita minta daerah terlanda bencana segera mengajukan bantuan beras ke pusat untuk pemulihan," ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan menghadapi lonjakan harga beras terjadi saat ini, Pemrov Jateng segera menggelar operasi pasar beras di berbagai daerah untuk dapat menekan harga, sehingga memasuki Ramadan mendatang harga beras dapat stabil kembali.
"Kita lakukan upaya dan langkah-langkah pengendalian beras dengan operasi pasar dan pasar murah karena bencana banjir dan mundurnya musim panen cukup berdampak dengan harga beras," kata Sumarno. (Z-3)
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Pemerintah dapat mengalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan kekhawatirannya terhadap penaikan harga beras yang kian tidak terkendali.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Pada Juli 2024, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) mencapai 2,99% terhadap IHPB Juli 2023.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved