Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMANFAATAN pekarangan sebagai sumber pangan keluarga melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L) terus digalakkkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Program SIMURP bagi petani berwawasan Pertanian Cerdas Iklim atau Climate Smart Agriculture (CSA) pada 24 kabupaten di 10 provinsi, antara lain di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baru-baru ini, di Kabupaten Lombok Tengah, Kementan bersama Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) mendorong 144 kelompok tani (Poktan) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) didampingi enam Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) didorong mengembangkan Program P2L.
Pengembangan P2L diinisiasi Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan NTB selaku Provincial Project Implementation Unit (PPIU) dari Program SIMURP menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan dan Pembinaan KWT di Kecamatan Praya Tengah, yang diikuti KWT Restu Ibu dan Tim SIMURP Praya Tengah, belum lama ini.
Baca juga: Naikkan Produktivitas Musim Rendeng, Kementan Latih Petani dan Penyuluh
Kegiatan Bimtek menghadirkan narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah. Materi utama Bimtek adalah pemanfaatan pekarangan dan ketahanan pangan. Tujuannya, membuka wawasan KWT dan diversifikasi produk pangan lokal, sehingga usaha KWT berkembang bagi peningkatan pendapatan keluarga.
Upaya tersebut sejalan ajakan Presiden RI Joko Widodo pada seluruh keluarga di Indonesia memanfaatkan lahan pekarangan, untuk bercocok tanam dan berternak guna memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
"Jangan sampai ada lahan kosong. Manfaatkan untuk asupan gizi anak-anak kita," katanya.
Arahan serupa dikemukakan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman tentang meningkatkan produksi pangan strategis bagi terwujudnya ketahanan pangan dan swasembada pangan tanpa tergantung pada pangan impor. "Kita menekan dulu impor agar bisa swasembada," katanya.
Baca juga: Kementan Apresiasi Bisnis Kopi Bunar dari Petani Milenial di Tasikmalaya
Hal senada dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi bahwa program P2L selain menghasilkan bahan pangan juga membuat lingkungan sehat, indah dan nyaman.
"Salah satu komoditas pertanian yang layak untuk P2L adalah anggur. Perbanyak tanaman anggur dengan cara sambung [grafting] dengan bibit impor di bagian atas dan disambung bagian bawah dengan bibit lokal, hasilnya cita rasa yang khas," katanya.
Menurut Dedi Nursyamsi, P2L merupakan alternatif swasembada pangan dengan prioritas tumbuhan rambat seperti anggur, melon dan tanaman rambat lainnya.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan [Pusluhtan] Bustanul Arifin Caya mengharapkan dukungan penyuluh dalam pengawalan kelembagaan petani bagi pengembangan Program P2L pada lokasi kegiatan SIMURP.
"Sosialisasi CSA secara masif oleh penyuluh kepada petani terkait kesadaran bahwa CSA dapat meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim," katanya.
Baca juga: Kementan Dorong Milenial Terjun ke Sektor Pertanian di Jawa Barat
Lokasi kegiatan Program SIMURP tersebar pada 24 kabupaten di 10 provinsi yang merupakan daerah irigasi maupun daerah rawa di antaranya Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
Kegiatan SIMURP di Sumatera meliputi Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai; Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.
Pulau Jawa meliputi Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang di Jawa Barat; tujuh kabupaten di Jawa Tengah yakni Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo, Grobogan, Demak, Kebumen, Brebes; dan Kabupaten Jember di Jawa Timur.
Sementara di Kalimantan hanya Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah; wilayah Sulawesi di Kabupaten Takalar, Bone, Pangkep, Pinrang; Konawe di Sulawesi Selatan; Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara; dan Nagekeo di Nusa Tenggara Timur (NTT). (RO/S-4)
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) sigap lakukan akselerasi penanganan darurat pangan dengan beberapa program dan kegiatan, salah satunya lewat program Optimasi Lahan (OPLAH).
Aneka produk HHBK yang terdiri dari berbagai jenis mulai dari dari alpukat, petai, dukuh hingga rempah-rempah seperti kemiri bahkan kopi, juga dijual dengan harga yang terjangkau.
meggelar Pasar Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Gedung Maggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Senin (18/3). Salah satu sisi gedung itu disulap bak pasar tradisional yang menjual buah dan sayur.
Kementan lakukan program Kelapa Sawit Tumpang Sari Tanaman Pangan (Kesatria) bersama Kelompok Tani Tanjungan 7 di Desa Tanjungan Kec Cikeusik Kab. Pandeglang, Banten, Jumat (15/3).
Surveyor Indonesia bekerja sama dengan Kelompok Tani Kencana Windu, binaan Sekolah Tani Indonesia, melakukan penanaman kembali atau replanting tanaman kopi di Pangalengan, Jawa Barat.
Pj) Bupati Takalar Setiawan Aswad terus mendorong upaya resonansi teknologi Pertanian Cerdas Iklim atau Climate Smart Agriculture (CSA) di Takalar maupun Provinsi Sulawesi Selatan.
Menyikapi tingginya harga cabai rawit merah di tingkat konsumen, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian menggelar aksi stabilitas pasokan harga pangan.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Diketahui, cuaca panas terjadi di Padang sejak dua pekan belakangan ini. Seluas 4.200 hektare lahan pertanian di Padang terancam kekeringan.
RAUT wajah rasa kekecewaan bercampur murung sulit disembunyikan oleh ribuan petani bawang merah di kawasan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
Petani di daerah tersebut berharap ada perhatian dan solusi dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan air untuk lahan persawahan agar panen tetap berkelanjutan.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved