Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 2.147 guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) kategori
II dan GTT/PTT nonkategori di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menerima program peningkatan kesejahteraan periode April-Juni 2023.
Anggaran program untuk peningkatan kesejahteraan 2.147 GTT/PTT kategori II dan GTT/PTT nonkategori total sebesar Rp4,113 miliar yang bersumber dari APBD Klaten 2023.
Penyerahan program peningkatan kesejahteraan GTT/PTT kategori II dan GTT/PTT nonkategori oleh Bupati Sri Mulyani di Grha Bung Karno, Selasa (5/9). Turut hadir Ketua DPRD Hamenang Wajar Ismoyo, Plt Asisten II Much Nasir, dan Kepala Bappedalitbang Pandu Wirabangsa.
Baca juga : Pabrik Aqua Klaten Bantu Pengaturan Air Irigasi dari Bendung Bagor, Klaten
Kepala Dinas Pendidikan Klaten Titin Windiyarsih melaporkan, penerima program peningkatan kesejahteraan, yakni GTT/PTT dengan masa kerja 1-3 tahun sebanyak 1 orang, masa kerja 4-6 tahun 400 orang.
Kemudian, GTT/PTT masa kerja 7-9 tahun 297 orang, masa kerja 10-12 tahun 344 orang, masa kerja 13 tahun ke atas 444 orang, dan GTT/PTT kategori II sebanyak 661 orang.
Baca juga : Tekan Angka Kecelakaan Lalulintas, Polres Klaten Gelar Operasi Zebra Candi 2023
Menurut Titin, maksud dan tujuan program peningkatan kesejahteraan GTT/PTT kategori II dan GTT/PTT nonkategori adalah untuk percepatan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera.
“Dengan program peningkatan kesejahteraan ini, diharapkan GTT/PPT, baik kategori II maupun nonkategori, bisa menambah semangat dan loyal dalam menjalankan tugas pengabdian,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan penyerahan program peningkatan kesejahteraan GTT/PTT diharapkan menjadi penyemangat pengabdian mencerdaskan anak didik sebagai generasi penerus.
“Pendidikan yang baik dan berkualitas akan melahirkan generasi unggul masa depan. GTT/PTT pun merupakan salah satu bagian yang selama ini turut menentukan keberhasilan bidang pendidikan di Kabupaten Klaten,” ujarnya. (Z-5)
Ada 1.009 kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di sepanjang Januari hingga akhir Juli 2024. Dari jumlah itu, angka kematian mencapai 31 orang.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
SEBANYAK 38 personel Polres Klaten menerima penghargaan atas berbagai prestasi yang dicapai, mulai dari pengungkapan kasus hingga keberhasilan dalam berbagai lomba
PEMERINTAH Kabupaten Klaten menggelar upacara peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 di Alun-alun Klaten. Selesai upacara dilanjutkan hiburan Tari Samira Santika dan Klaten Lurik Carnival 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 dan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 di Grha Bung Karno, Kamis (25/7).
HABIB Idrus bin Salim Aljufri atau yang lebih dikenal sebagai Guru Tua kini resmi diakui sebagai WNI. Status WNI itu merupakan langkah menuju pengakuan sebagai Pahlawan Nasional semakin dekat.
Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berhasil mengamankan dua oknum guru dari sebuah pondok pesantren ternama di Kabupaten Agam
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
NELSON Mandela, seorang revolusioner anti-apartheid di Afrika Selatan, pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Prof Cecep Darmawan menilai program cleansing guru honorer sangat diskriminatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved