Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SETAHUN menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tenggara (Sultra) muncul di tengah masyarakat. Hal itu tergambar dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan 96,2% masyarakat Sultra ingin perubahan.
"Temuan survei menunjukan bahwa keinginan perubahan warga Sultra sebesar 96,2%. Kami breakdown atau turunkan ke segmen jenis kelamin, hasilnya baik pemilih laki-laki maupun perempuan sama-sama ingin perubahan, di mana pemilih laki-laki sebesar 97,3% yang ingin perubahan dan pemilih perempuan sebesar 95%,” ujar peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman, di Kendari, Rabu (22/3/2023).
Survei digelar sepanjang Maret 2023 dengan responden sebanyak 800 warga pemilih di Sulawesi Tenggara. Metode survei adalah wawancara langsung dengan margin of error survei sebesar plus minus 3,5%.
Isu perubahan juga mencuat di segmen pemilih berdasarkan perbedaan agama. Baik warga Muslim (95,9%) dan non-Muslim (98) sama-sama menginginkan perubahan.
Keinginan perubahan juga terlihat di segmen tingkat pendidikan. Warga di semua tingkat pendidikan ingin ada perubahan, yakni lulusan SD ke bawah (93,2%), tamat SMP (93,9%), tamat SMA/sederajat (98,9%), dan pernah kuliah (98,2%).
“Dari hasil survei itu, LSI melihat setidaknya ada tiga alasan mengapa keinginan masyarakat Sulawesi Tenggara menginginkan perubahan sangat tinggi,” ujar Ikrama.
Pertama, kata dia, masyarakat menilai kehidupan mereka tidak berubah selama sepuluh tahun terakhir. Sebesar 53% publik mengatakan bahwa kehidupan mereka tidak berubah selama lima tahun terakhir dan 2,6% lebih buruk. Hanya sebesar 38,7% publik yang menganggap kehidupan mereka membaik.
Kedua, penilaian publik terhadap sejumlah aspek, khususnya ekonomi, juga masih rendah. Meski 61,5% menilai perekonomia Sultra baik, namun masih ada 34,7% responden yang menilai keadaan ekonomi tidak baik dan 2% buruk.
“Terakhir, kondisi kemiskinan dan pengangguran dinilai masih menjadi masalah utama. Sebanyak 53,8% masyarakat menilai kondisi pengangguran sekarang meningkat jika dibandingkan sebelumnya,” kata dia.
Lantas, siapa calon gubernur yang menjadi pilihan publik di tengah isu perubahan pada satu tahun sebelum pemilihan gubernur? Berikut 5 besar cagub Sultra pilihan publik hasil survei LSI Denny JA:
1. Mantan Pangdam Hassanudin, Mayjen Purn Andi Sumangerukka (17,9%)
2. Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (13,9%)
3. Politisi senior Partai Golkar Ridwan Bae (11%)
4. Mantan anggota DPD, La Ode Ida (10%)
5. Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas (8,2%)
6. Tidak Tahu/Tidak Menjawab (14,7%). (N-3)
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polda Sulawesi Tenggara membekuk dua mafia tanah yang merugikan negara senilai Rp1,3 miliar di Kota Kendari.
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra akan terus konsisten dengan transformasi digital yang dilakukan dan bangun bersama.
OMBUDSMAN RI rekomendasikan agar Kementerian ESDM dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk untuk kembali mengoperasikan pertambangan di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sultra.
KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) terus bertambah di Sulawesi Tenggara. Sebanyak 34 kasus DBD ditangani RSUD Bahteramas dalam sepekan terakhir.
Beberapa daerah di Sultra diprediksi berpotensi mengalami hujan sedang hingga tinggi mulai 11-20 Januari 2024.
2024 menjadi tantangan bagi Pemprov Sultra untuk semakin nyata memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan rakyat.
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved