Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JELANG pelaksanaan Pemilu 2024, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak politik identitas dikhawatirkan memecah masyarakat. Ketua FKUB Kabupaten Alor, Pendeta Yokobus Pulamau menyebutkan praktik politik identitas sangat rawan sehingga perlu diredam.
"Politik identitas ini perlu diredam bersama dengan menerapkan konsep membangun perspektif perdamaian, dan masyarakat harus mengutamakan persatuan, perdamaian, sehingga tidak menimbulkan konflik dan perpecahan. Jadi politik perlu diredam dalam konstelasi Politik di 2024," papar Pendeta Yokobus, Selasa (14/3).
Tren berita bohong alias hoaks, kata Yokobus, diprediksi meningkat jelang pemilu. Di mana hoaks itu disebarkan kelompok tertentu untuk mendulang suara pada pesta demokrasi itu.
Baca juga: PPP Buka Diri PBB ke KIB, PBB: Masih Cair
Yokobus menilai berbagai propaganda dapat menimbulkan wacana di tengah masyarakat yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat antarumat beragama. Masyarakat, lanjutnya, harus saling menghormati perbedaan pandangan dan pilihan politik. Apakah itu beda calon legislatif (caleg), calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), atau gubernur.
"Perbedaan orientasi kepentingan akan meruntuhkan persaudaraan dan mengganggu Kamtibmas di Kabupaten Alor," tegas Pendeta Yokobus.
Baca juga: Warga Sulawesi Tengah Dorong AHY sebagai Cawapres Anies
Lebih lanjut ia meminta masyarakat bijak bermedia sosial. Masyarakat diharap bisa menyaring isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan mengandung isu suku, agama, dan ras (SARA).
"Kita harus mendukung Polda NTT dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilu 2024. Kita ingin pemilu 2024 yang bermartabat dan damai. Mari kita dukung Polda NTT dalam menjaga Kamtibmas di wilayah kita masing-masing," tandas dia. (Z-3)
ormas dilarang memasang spanduk, baliho, banner dan sejenisnya yang menimbulkan potensi konflik sosial
TIGA orang pembuat konten film pendek berjudul Guru Tugas yang diduga mengandung sara dan asusila, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
SUBDIT Siber Polda Jatim mengamankan tiga orang konten kreator film pendek berjudul "Guru Tugas" karena diduga bermuatan asusila dan sara.
POLISI menyebut tak ada unsur SARA di kasus penganiayaan terhadap tukang bubur bernama Udin oleh preman bersenjata tajam di kawasan Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur.
Galih mengatakan, tujuannya membuat konten berunsur SARA tersebut untuk menghibur. Ia juga berjanji tidak akan mengulang kejadian dalam membuat konten berunsur SARA.
Mendekati pemilu pasti banyak pemberitaan hoax dan juga isu SARA di media sosial sehingga masyarakat perlu berhati-hati.
Diskominfo Jawa Barat menyiapkan dan mendorong unit saber hoaks di 27 kabupaten dan kota mulai mendeteksi dini potensi hoaks
Tipologi hoaks berubah-ubah dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi karena situasi sosial, politik, dan perekonomian masyarakat yang berubah-ubah.
BEREDARNYA selebaran dan gambar yang mengatasnamakan pengobatan "Ida Dayak Official" di Banda Aceh dan sekitarnya dipastikan hoaks oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli.
Tular Nalar juga menghadirkan Bioskop Keliling yang bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunikasi Indonesia.
Baru-baru ini beredar kembali pesan berantai di WAG yang menyebutkan beberapa produk MSG dan mie instan mengandung bahan tidak halal.
Merupakan hal wajib untuk memerangi konten negatif yang saat ini kerap bermunculan di masyarakat sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved