Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data bahwa penduduk miskin di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada September 2022 sebesar 8,66% atau sebanyak 782,32 ribu orang. Jumhal ini naik 0,03% poin atau 4,9 ribu orang dibanding Maret 2022, dan naik 0,13% poin atau 16,86 ribu orang dibanding September 2021.
Hal itu berbanding terbalik dengan perekonomi Sulsel yang terus mengalami pertumbuhan positif. Hal itu, ternyata tidak mampu mengurangi atau menekan angka kemiskinan.
Kepala BPS Sulsel, Suntono mengatakan, meningkatkannya jumlah penduduk miskin ini disebabkan adanya kenaikan sejumlah harga barang, sebagai penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
"September 2022 terjadi penyesuaian harga BBM oleh pemerintah yang diikuti oleh kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan harga-harga pada bulan September 2022 atas respons penyesuaian harga BBM ditunjukkan oleh inflasi bulan September 2022 yang mencapai 1,12% (m to m), dan sebesar 6,35% (y on y)," urai Suntono.
Padahal di saat yang sama (triwulan III 2022 atau periode Juli-September 2022), ekonomi Sulsel tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,67% (y-on-y).
"Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya pertumbuhan itu bisa identik jadi indikator kesejahteraan masyarakat. Bisa saja pertumbuhan itu terjadi bukan karena sektor pertanian (sektor terbesar di Sulsel). Bisa saja sektor yang lain sehingga itu mengakumulasi," kata Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin, Nur Bau Masepe.
Menurutnya, ada beberapa faktor pemicu terjadinya peningkatan angka kemiskinan di Sulsel. Selain BBM, tarif listrik itu juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang sehingga inflasi terjadi.
"Itu kan membuat daya beli masyarakat lemah sehingga kemiskinan bertambah. Mungkin orang-orang di desa tidak mampu lagi beli barang-barang tertentu yang harganya naik," jelas Bau Masepe.
Selain itu, menurut Bau Masepe, kemiskinan bertambah disebabkan juga dampak dari pandemi yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kedua, usaha tidak berkembang sehingga memperkecil pekerjaan. Otomatis menambah orang menganggur, dan akhirnya ujung-ujungnya kemiskinan
Data yang menunjukkan semakin meningkatnya angka kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan di Sulsel ini cukup ironis. Pasalnya, beberapa tahun belakangan Pemprov Sulsel masif melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di daerah-daerah, yang salah satu tujuannya untuk membuka
akses jalan dari dan ke daerah-daerah terisolir yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Melihat kondisi itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Hasanuddin lainnya, Anas Anwar mengatakan, kondisi ini bisa jadi karena pembangunan di kabupaten/kota yang terus didengungkan Gubernur Sulsel itu tidak tepat sasaran. Sebab faktanya, sesuai dengan data BPS justru jumlah kemiskinan semakin bertambah.
"Infrastruktur itu dibangun itu kan untuk mempercepat distribusi barang dan mempercepat distribusi hasil-hasil pertanian. Jadi kalau tidak ketemu itu cerita, bisa kita katakan mungkin pembangunan jalan itu tidak tepat sasaran," kata Anas.
Selain itu, kata dia, kondisi ini juga memunculkan kecurigaan adanya indikasi bahwa program pembangunan Pemprov Sulsel selama ini dilakukan atau dijalankan tanpa memperhatikan kondisi serta kebutuhan daerah setempat.
Buktinya, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan justru meningkat. Hal tersebut, lanjut Anas, menunjukkan bahwa pembangunan itu tidak memberikan pengaruh ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat. (OL-13)
Baca Juga: Bulog Kalsel Kembali Datangkan 5.000 Ton Beras Asal Sulsel
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Korban TPPO paling banyak ditemukan melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), program pemagangan, dan kasus baru yang melibatkan judi online
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rumah tangga miskin justru uang dan pendapatannya lebih banyak dibelikan rokok, daripada untuk beli lauk pauk (protein hewani).
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI berkolaborasi dengan SMK Peternakan Lembah Hijau secara resmi meluncurkan Program Balai Ternak Kelompok Lembah Hijau Farm di Desa Tambakboyo
Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga bulan juni total inflansi Kabupaten OKU Timur berada posisi 2,14%.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
KETIMPANGAN Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia disoroti. Sebagai contoh, HDI Jakarta mencapai 82,46 dan Papua masih di angka 62,25.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
PADA kuartal I Indonesia merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11%. Untuk kuartal II Center of Reform on Economics (CoRE) memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,9%-5%.
PRESEIDEN terpilih, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa jabatannya yang akan datang.
Dengan durasi kerja tersisa tiga bulan, fokus pekerjaan Wameninves lebih kepada penyelesaian regulasi dan pelaksanaan kegiatan investasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved