Stunting Tertinggi di Jawa Barat, Pemkab Garut Gencar Lakukan Beragam Aksi

DARI pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, saat ini bahu-membahu menekan angka stunting di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mencapai target generasi emas di tahun 2045 nanti.

Salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Guna menekan angka stunting, Pemkab Garut mengalokasikan anggaran miliaran rupiah yang diimplementasikan ke dalam 41 kegiatan.

Berbagai sumber dikerahkan guna menekan angka stunting hingga mencapai target 14 persen, mulai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik, dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Garut, Iman Purnama Ridho, program intervensi percepatan penurunan stunting Kabupaten Garut dilaksanakan melalui beberapa cakupan layanan seperti aspek pemenuhan gizi, infrastruktur, pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintah desa dan masyarakat, kesehatan, dan aspek ketersediaan pangan.

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Garut, Iman Purnama Ridho.

"(Salah satunya) aspek pemenuhan gizi melalui kegiatan penyaluran ternak, tabur benih ikan, promosi gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) koordinasi dengan PKK, dan Germatel (Gerakan Makan Telur)," kata Iman melalui keterangan tertulis. 

Dalam percepatan penurunan stunting ini, lanjut Iman, intervensinya terbagi menjadi dua, yakni intervensi langsung (spesifik) dan intervensi tidak langsung (sensitif), intervensi sensitif sendiri berkaitan dengan sarana-prasarana penunjang.

Baca juga: Antisipadi Banjir, Mensos Berencana Bangun Lumbung Sosial di Garut

Sehingga, ia menilai penanganan stunting ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Garut saja, melainkan tugas semua lintas sektor yang ada di lingkungan Pemkab Garut.

"Jadi bahwa kaitan stunting ini bukan hanya sekedar tugas Dinkes dan (dinas) KB saja, bukan tugas TPPS (saja), tapi di dalamnya ada lintas sektor lainnya, termasuk ada berkaitan dengan masalah perkim, itu masalah perumahan (atau) rumah tidak layak huni, terus juga kaitan dengan sarana air bersih, terus juga kaitan dengan masalah pemberdayaan ekonominya," lanjutnya.

Saat ini, Pemkab Garut sendiri sedang melangsungkan sebuah program yang dinamakan TOSS atau Temukan, Obati, Sayangi balita Stunting, sebagai wujud hadirnya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan stunting.

TOSS ini diawali dengan Bulan Pencarian balita Stunting (BPS) yang dilaksanakan pada bulan Juni 2022 lalu, di mana dari hasil BPS tersebut didapatkan data dengan angka 31 ribu lebih balita stunting dari total 204 ribu balita.  

"Jadi ini berkaitan dengan masalah intervensi sensitif ini memerlukan proses waktu, dan sementara pada bulan ini kita melaksanakan intervensi langsung terhadap balita stunting pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan), itu pemberian susu dan telur, yang dipelopori oleh TPPS Kabupaten Garut," jelas Iman.

Kepala DPPKBPPPA Garut, Yayan Waryana.

Sementara itu, Kepala DPPKBPPPA Garut, Yayan Waryana, mengatakan akselerasi penurunan stunting di Kabupaten Garut tak lepas dari raport merah yang didapatkan Garut, karena memiliki angka stunting tertinggi di Jawa Barat dengan angka 35.2 persen berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.

"Dan hal tersebut tidak membuat patah arang dan lemah semangat, kita terus melakukan upaya-upaya bagaimana stunting di Kabupaten Garut secara akselerasi dipercepat untuk diturunkan dengan target 14 persen di 2024, dan Alhamdulillah Pak Bupati telah meluncurkan program TOSS sebagai tindak lanjut dari amanah yang disampaikan melalui Perpres (Peraturan Presiden Nomor) 72 (Tahun) 2021 tentang percepatan penurunan stunting," tutur Yayan.

Guna menunjang program TOSS ini sendiri, imbuh Yayan, Pemkab Garut juga menganggarkan dana untuk pembelian kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit guna memudahkan mobilitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Garut, dalam melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah lokus stunting.

Selain itu, Pemkab Garut juga menyediakan anggaran untuk pembelian 10 unit sepeda motor untuk mengantarkan PMT tadi, yang nantinya akan dikonsumsi oleh balita yang mengalami stunting.

"Kemudian Pemerintah Kabupaten Garut pun, telah menyediakan anggaran sementara baru 10 unit sepeda motor untuk delivery (atau) mengantar PMT baik susu, telur, (dan) makanan-makanan bagi balita yang 2 tahun tadi, dan bekerja sama nanti dengan kader-kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di kecamatan dan desa, untuk menyalurkan kepada sasaran-sasaran secara tepat," imbuhnya.

Untuk TPPS yang ada di lingkup desa sendiri, Yayan menjelaskan terdiri dari tiga unsur yakni unsur tenaga kesehatan (nakes), kader Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), dan kader bangga kencana atau yang lebih dikenal sebagai kader KB.

"Nah ini menandakan dan menjadi indikator kepada kita semua bahwa mereka secara antusias reaksi warga terkait program yang dijalankan oleh pemerintah, menyambut dengan baik dan mereka turut serta dalam proses baik penyuluhan memberikan fasilitasi, dan bantuan-bantuan sosial lainnya," tandasnya.

Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah intervensi program pendampingan teknis dan advokasi yang dilakukan oleh Tanoto Foundation sejak tahun 2021.

Bersama Yayasan Cipta sebagai mitra pelaksana, program pendampingan tersebut dilaksanakan juga di enam kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat. (Sumber: Yanyan Agus Supianto, Dinas Kominfo Kab. Garut/OL-09)