Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOTA Sukabumi, Jawa Barat, mulai menerapkan ketahanan pangan berbasis pekarangan rumah warga. Program tersebut diharapkan bisa membentuk kemandirian pangan di tengah keterbatasan lahan dan produksi.
Seperti yang dilakukan Kelompok Wanita Tani (KWT) Az-Zahra di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu. KWT tersebut membuat rumah pembibitan dan kebun demplot Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
"Pemerintah Kota Sukabumi mengapresiasi kegiatan seperti ini karena akan mendorong kemandirian pangan yang dimulai dari pekarangan rumah," kata Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, saat meresmikan rumah bibit dan kebun demplot P2L KWT Az-Zahra, Rabu (24/8).
Menurut Fahmi di tengah potensi krisis pangan global saat ini, upaya mendorong kemandirian ketahanan pangan sangat penting. Utamanya bagi kalangan masyarakat yang bisa memanfaatkan pekarangan rumah ditanami berbagai komoditas kebutuhan sehari-hari.
"Mengimplementasikan ketahanan pangan ini merupakan tugas bersama, tidak hanya pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Partisipasi masyarakat pun dibutuhkan perannya," ungkapnya.
Fahmi menjelaskan ada tiga hal yang harus diperhatikan di tengah ancaman krisis pangan global saat ini seperti yang diperingatkan Food and Argiculture Organization atau Organisasi Pangan Dunia. Pertama konsep ketahanan pangan, kemudian upaya antipasi potensi kerawanan pangan, dan ketiga upaya keamanan pangan.
"Kita akui, di Kota Sukabumi sendiri lahan pertanian itu sangat terbatas. Saat ini lahannya hanya tersisa sekitar 1.300 hektare," tuturnya.
Dari luasan lahan pertanian yang tersisa itu, sebut Fahmi, produksinya hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar 30-35%. Sisanya, Kota Sukabumi masih mengandalkan pasokan dari luar daerah.
"Bahkan untuk komoditas sayuran, produksinya hanya mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan masyarakat. Sangat minim," sebutnya.
Upaya intensifikasi dan diversifikasi pun dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan setempat. Satu di antara upayanya dilakukan dengan mempertahankan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B).
"Kami sudah membuat Perda LP2B. Tujuannya untuk mengantisipasi tidak beralih fungsinya lahan pertanian produktif menjadi bangunan dan lainnya. Kita pertahankan itu," jelasnya.
Upaya lainnya yakni menguatkan produktivitas. Caranya dilakukan dengan
meningkatkan indeks tanam supaya produksi yang dihasilkan meningkat. "Selanjutnya kami juga berupaya menekan limbah makanan berlebih. Termasuk program P2L yang diharapkan bisa menjadi upaya ketahanan pangan mandiri di kalangan masyarakat. Program P2L ini diharapkan bisa menguatkan ketahanan pangan. Makanya, kami harapkan program P2L ini bisa berjalan berkesinambungan di kalangan masyarakat," pungkasnya. (OL-15)
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved