Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DPRD Provinsi Maluku menyarankan tokoh adat, tokoh masyarakat dan warga di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) bisa duduk bersama mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan bentrok antara warga Ohoidertutu dan Ohoiren yang terjadi, Sabtu (24/7) lalu.
"Untuk persoalan yang terjadi di Kabupaten Malra, sebagai wakil rakyat jujur saja, saya merasa sangat prihatin, karena sudah merenggut korban jiwa. Untuk itu, saya imbau tokoh masyarakat bersama tokoh adat serta warga dapat mencari solusi terbaik, untuk mengendalikan situasi dan kondisi yang terjadi,” saran Anggota DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuanakota/Tethool, Selasa (26/7).
Bukan saja saran, dia juga meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri bisa segera menyelesaikan persoalan yang terjadi, sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kami meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk tegas, bijak adil berdiri ditengah, dan melerai kedua belah pihak yang merupakan saudara kami, baik Ohoiren maupun Ohoidertutu," tegasnya.
Baca juga : Bea Cukai Bengkulu Sita Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal
Saudah juga meminta, agar falsafah hidup masyarakat Evav diutamakan, jangan mengedepankan emosi yang melampaui akal sehat.
“Ain ni ain, ain fangnan ain” Yang artinya, kita adalah satu, kita adalah keluarga, mari kita sama-sama menahan diri agar situasi bisa lebih kondusif,” pinta Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Malra, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru ini.
Untuk diketahui, saat ini puluhan petugas keamanan berada di ruas jalan Ohoiren, yang merupakan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dengan rincian, 20 anggota Polres Malra, 20 personel Brimob, dan 15 personel Kodim Kei Kecil.
Berdasarkan informasi yang diterima, kondisi Kamtibmas di wilayah tersebut hingga saat ini aman terkendali, walaupun sebagian besar warga Ohoi Ohoiren mengungsi ke Ohoi (desa) sekitar, yakni Ohoi Ohoira dan Wab. (RO/OL-7)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Pada Kamis (18/7) malam, ribuan demonstran menyerbu stasiun televisi milik negara, BTV, merusak furnitur, menghancurkan jendela, dan membakar sebagian bangunan.
AKSI tawuran terjadi melibatkan dua kelompok jemaat gereja di Cawang, Jakarta Timur. Pihak kepolisian sudah turun tangan menyelidiki peristiwa yang terjadi.
Konser tersebut berlangsung ricuh hingga terjadi pengrusakan dan pembakaran pada alat sound system dan pentas, lantaran penonton kecewa konser dihentikan secara sepihak.
Pasca-kerusuhan mematikan, Presiden Prancis Emmanuel Macron akan melakukan kunjungan ke Kaledonia Baru, diiringi serangkaian menteri, dalam upaya menangani politik yang memburuk.
Pemerintah Tiongkok sudah mengevakuasi 51 warga negaranya dari Haiti setelah situasi keamanan di negara itu terus memburuk.
Pemberontakan di sebuah penjara di Ekuador mengakibatkan dua tahanan tewas dan empat lainnya terluka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved