Petani Sawit Swadaya Anggota SPKS di Riau Dapat Sertifikasi RSPO 

ANGGOTA Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Sawit Swadaya Tambusai Sejahtera (PPSTS), mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada awal 2022.

Anggota dari perkumpulan PPSSTS yang mendapatkan sertifikasi RSPO berjumlah 102 petani dengan luasan lahan 345,94 ha.  

Mardoli, Manager ICS, dari perkumpulan PPSSTS mengatakan bahwa anggotanya yang sudah sertifikasi adalah petani sawit swadaya murni dengan rata-rata luasan sekitar di bawah 3 hektare yang berlokasi di empat desa, yaitu Desa Batas, Rambah, Sungai Kumango, dan Tambusai Barat. 

Baca juga : Bersama LPP Agro Nusantara, BPDPKS Gelar Pengembangan SDM di Empat Provinsi

Sebagai organisasi petani sawit dengan jumlah anggota 72 ribu yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, SPKS telah menargetkan anggotanya masuk dalam skema sertifikasi RSPO. 

Sekjen SPKS Nasional, Mansuetus Darto, mengatakan, SPKS memiliki komitmen untuk mentransformasikan petani sawit anggota organisasi untuk masuk dalam standar pasar minyak sawit dunia. 

"Target kami pada 2023 akan ada 1.000 petani sawit anggota kami didorong masuk dalam sertifikasi RSPO. Saat ini sudah ada 102 petani dengan luas 345,94 ha di Rokan Hulu yang dapat sertifikasi RSPO," kata Darto dalam keterangan pers, Sabtu (2/7).

Baca juga : Harga Tandan Buah Sawit Anjlok, Petani Kelapa Sawit Gelar Aksi Keprihatinan 

Selanjutnya para petani sawit didorong dalam sertifikasi RSPO akan menyusul di Kabupaten Sekadau-Kalbar, Paser - Kaltim, Siak - Riau, dan Labura-Sumut. 

Sertifikasi RSPO sangat penting karena bisa menjadi bagian dari strategi untuk perbaikan tatakelola sawit di Indonesia yang selama ini banyak tantangannya.

Melalui skema sertifikasi RSPO petani sawit swadaya akan di data by name, by address, dan by spatial/polygon ini akan memperbaiki data petani sawit .

Baca juga : Ancaman EUDR, CPOPC Upayakan Usaha Petani Kecil tak Terdegradasi

Selain itu. RSPO juga bisa mendukung upaya pemerintah dalam percepatan STDB, kelembagaan berupa koperasi akan dibangun serta dibekali dengan pelatihan-pelatihan manajemen pengelolaan koperasi yang baik dan kuat.

Petani sawit juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan Good Agricultural Practice (GAP) seperti pemupukan, penyemprotan, perawatan, panen, pelatihan hama terpadu (PHT), pelatihan penggunaan pestisida, dan lainnya.
 
"Selain pelatihan-pelatihan tersebut, petani sawit juga didorong untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan anggota RSPO di sekitar mereka," tambah Darto

Mansuetus menambahkan, agar RSPO dan anggotanya bisa mendukung petani-petani swadaya di Indonesia untuk masuk dalam skema sertifikasi RSPO ini, praktik-praktik perusahaan harus berubah. 

Baca juga : BPDPKS-Aspekpir Kolaborasi Kembangkan UKM dan Koperasi Berbasis Sawit di Sultra

"Berubah dari yang oportunis, tidak peduli dengan petani sawit swadaya, menjadi baru, untuk memajukan petani kecil di Indonesia dan menghormati lingkungan," tegas Darto. 

Ketika petani kecil mendapatkan sertifikasi, itu adalah langkah menuju transformasi pasar yang penting, tidak hanya untuk pembangunan berkelanjutan, tetapi juga agenda RSPO. 

"Kami memuji SPKS karena menyadari perlunya berkontribusi terhadap praktik pertanian berkelanjutan dengan melakukan transisi ini. RSPO dengan senang hati mendukung, memproses, dan menyediakan dana melalui Smallholder Support Fund (RSSF) kami,” kata Guntur Prabowo, Senior Manager Program Smallholder RSPO Indonesia. 

Ia menambahkan bahwa RSPO menyambut anggota SPKS lainnya untuk mengikuti sertifikasi. (RO/OL-09)