Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KABUPATEN Garut kembali menjadi lokus Gerakan Melawan Stunting yang diinisiasi Ketua DPR RI Puan Maharani melalui lembaganya HaloPuan.
Setelah sebelumnya di Desa Sukajaya, Kecamatan Malangbong, Desa Sanding, Kecamatan Malangbong, dan Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, HaloPuan pada Senin, 21 Februari 2022, menggelar Gerakan Melawan Stunting di Kantor Kecamatan Sukawening, sekitar satu jam perjalanan dari pusat Kota Garut.
Sekitar 200 warga sasaran, yang terdiri dari ibu dengan balita stunting, ibu hamil, perempuan pranikah, dan kader posyandu, mengikuti gerakan yang dilaksanakan bersama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut tersebut. Mereka berasal dari sebelas desa di Kecamatan Sukawening.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Garut dr. Helmi Budiman, Anggota DPRD Kabupaten Garut sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, dan Camat Sukawening Jeje Jainal Abidin.
Baca juga: Kepala BKKBN: Pemberian Makanan Tambahan Perlu Tepat Sasaran
Warga sasaran mendapatkan penyuluhan tentang gizi seimbang dan bahaya stunting dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Tri Cahyo. Warga juga mendapatkan informasi mengenai kandungan nutrisi super bubuk daun kelor dari tim HaloPuan.
Dalam sambutannya, Koordinator HaloPuan, Poppy Astari, menjelaskan bahwa angka stunting di Kabupaten Garut sebenarnya turun dari 43,2% pada 2017 menjadi 34,7% pada 2018 menurut data Riset Kesehatan Dasar.
Angka itu terus turun pada 2019 menjadi 27,03%. Namun, dalam dua tahun terakhir di era pandemi Covid-19, diperkirakan angka stunting di Garut melonjak kembali meskipun belum ada angka estimasi resmi.
Terlepas dari angka-angka itu, menurut Poppy, HaloPuan bersama PDI Perjuangan Kabupaten Garut melihat bahwa yang terpenting adalah mencegah kejadian stunting baru selain memulihkan mereka yang telah mengalami stunting.
Caranya adalah dengan membangun kesadaran warga untuk memberi asupan gizi seimbang kepada balita dalam periode 1000 hari pertama kehidupan.
“Membangun kesadaran warga ini tak cukup hanya dengan mengandalkan program-program pemerintah,” ujar Poppy. “Karena itulah, Ibu Puan Maharani menginisiasi Gerakan Melawan Stunting ini sebagai gerakan bersama warga.”
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Garut sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, menceritakan bahwa dirinya 'memaksa' tim HaloPuan untuk kembali ke Garut meskipun HaloPuan tengah sibuk menggelar gerakan yang sama di sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
“Ini karena dari hasil monitoring kami bersama HaloPuan di Malangbong, bubuk daun kelor terbukti memiliki kandungan gizi yang luar biasa, dan inilah yang dibawa HaloPuan,” kata Yudha.
Yudha pun menyarankan kepada Wakil Bupati Garut agar pemerintah Kabupaten Garut mencanangkan “Gerakan Makan Kelor” untuk melawan stunting.
Wakil Bupati dr. Helmi Budiman mengapresiasi gotong royong antara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut dengan tim HaloPuan. “Mereka telah berbagi solusi bagi masalah yang tengah dihadapi oleh Kabupaten Garut (stunting),” kata Helmi. “Salam buat Mbak Puan Maharani.”
Lebih jauh, Helmi yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Garut menjelaskan bahwa stunting bukanya hanya masalah yang terkait fisik (tinggi atau pendek tubuh anak), tapi lebih mengarah kepada kecerdasan.
“Kita seharunya menerima bonus demografi pada 2045 tapi karena stunting, (bonus) itu bisa menjadi beban. Nah, itulah yang kita khawatirkan,” kata Helmi.
Target pemerintah untuk menurunkan angka stunting secara nasional hingga 14 persen pada 2024 menurut Helmi bukan pekerjaan ringan, apalagi mengingat angka stunting di Kabupaten Garut melebihi angka rata-rata nasional (27 persen).
“Tapi, hal ini tidak akan menjadi berat kalau kita tanggung renteng, atau kerjakan bersama,” kata Helmi.
Di akhir kegiatan, HaloPuan dan kader-kader PDI Perjuangan Kabupaten Garut menyerahkan paket makananan tambahan, termasuk di dalamnya 400 gram bubuk daun kelor, kepada 200 warga sasaran.
Bubuk daun kelor itu bisa langsung diolah warga menjadi berbagai menu makanan yang enak dikonsumsi anak-anak. Perwakilan warga juga menerima menerima bibit kelor dari HaloPuan dan PDI Perjuangan Kabupaten Garut. (RO/OL-09)
Setelah selesainya proses coklit itu, ditemukan 7.205 orang pemilih dinilai tidak memenuhi syarat.
Penyeludupan sabu oleh AS diketahui saat kepala regu pengamanan melakukan penggeledahan terhadap warga binaan berinisial CS, 30,
Program ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian.
Penjabat Bupati Garut Barnas Adjidin menekankan pentingnya data dalam perencanaan. Pelaksanaan program pemerintah harus betul-betul terlaporkan dan tercatat.
Untuk menuntaskan masalah itu perlu dilakukan upaya edukasi agar anak tidak melakukan perkawinan dini.
KEJADIAN bencana alam di Jawa Barat menjadi yang tertinggi di Indonesia. Sejak awal 2024 hingga akhir Juni lalu, tercatat ada 874 kejadian bencana alam di provinsi ini.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved