Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REALISASI belanja sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) masih tergolong rendah. Hingga September 2021, realisasi belanja sejumlah pemerintah daerah bahkan masih ada yang dibawah 50 persen.
Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, ada delapan daerah yang realisasi belanjanya masih dibawah 50 persen. Diantaranya, Kota Palembang 49,19 persen dan Lubuk Linggau 41,38 persen. Kemudian, Kabupaten Empat Lawang 46,15 persen, PALI 45,60 persen, Banyuasin 45,56 persen, Lahat 43,94 persen, Ogan Ilir 43,54 persen dan yang paling rendah Musi Rawas Utara (Muratara) 37,74 persen.
Sementara serapan belanja tertinggi dilakukan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan capaian 78,69 persen. Disusul OKU Selatan 60,61 persen, OKU Timur 55,88 persen, Musi Rawas 53,55 persen. Kota Pagara Alam 52,11 persen, Kabupaten OKU 51,05 persen, Muara Enim 51 persen, OKI 50,92 persen dan Provinsi Sumsel 50,23 persen.
Kepala Kanwil DJPb Sumsel, Lyidia Kurniawati Christyana mengatakan, minimnya serapan belanja tersebut sangat mempengaruhi situasi perekonomian daerah. Menurutnya, belanja daerah saat ini sangat dibutuhkan agar terjadi transaksi di tengah masyarakat.
"Salah satu kunci pemulihan ekonomi ini adalah belanja pemerintah. Untuk itu, kami mendorong pemda agar bisa segera merealisasikan belanja terutama untuk barang dan jasa," kata Lyidia, Rabu (24/11).
Secara total, sambung Lyidia, realisasi pendapatan APBD Pemda di Sumsel masih lebih tinggi ketimbang realisasi belanja. Dimana untuk total pendapatan mencapai Rp25,3 triliun. "Sementara untuk total realisasi belanja hanya mencapai Rp21,59 triliun. Bisa dikatakan masih banyak dana yang mengendap di kas daerah yang belum tersalurkan," ungkapnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah masing-masing mengingat tahun anggaran tinggal menyisakan dua bulan. "Perlu segera melakukan percepatan serapan. Sehingga, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkasnya. (OL-15)
Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga bulan juni total inflansi Kabupaten OKU Timur berada posisi 2,14%.
PETUGAS Damkar Lubuklinggau. Sumsel, berhasil menyelamatkan seekor anak kucing yang telah terjebak di dalam sumur sedalam 5 meter.
BUAYA liar bermoncong panjang atau biasa disebut senyulong ditemukan terperangkap di jaring ikan di aliran anak sungai Musi oleh warga.
TIM gabungan Resmob Polres Mesuji dan Resmob Polda Lampung dibantu Polres Musi Manyuasin meringkus H, 54, pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan korban seorang siswi.
MOTIF pembunuhan pegawai koperasi yang mayatnya dicor oleh pengusaha toko pakaian distro di Palembang, Sumatra Selatan, akhirnya terungkap.
Otak pembunuhan terhadap karyawan koperasi simpan pinjam yang jasadnya dicor di belakang ruko Distro, akhirnya diringkus polisi gabungan.
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved