Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARA petani di Provinsi Kalimantan Selatan mengeluhkan kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. Pupuk bersubsidi jenis NPK dan urea yang masuk ke Kalsel hanya separuh dari kebutuhan para petani. Kondisi kelangkaan pupuk ini semakin menambah penderitaan petani setelah sebelumnya merugi akibat bencana banjir besar pada awal tahun yang melanda 11 kabupaten/kota di Kalsel. Bencana banjir menyebabkan lebih dari 121 ribu hektar lahan pertanian terdampak banjir dengan nilai kerugian hingga Rp216 miliar.
"Kami cukup prihatin dengan apa yang dialami petani di Kalsel. Setelah bencana banjir besar kini mereka menghadapi masalah kelangkaan pupuk," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, Minggu (2/5).
Data Dinas Pertanian Kalsel kebutuhan pupuk NPK di Kalsel sebesar 6000 ton dan urea 3000 ton. Namun jumlah pupuk yang masuk baru separuhnya. Di lapangan diketahui harga pupuk bersubsidi mengalami kenaikan dan barangnya susah ditemukan.
Menurut Syamsir ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan pupuk antara lain kouta pengadaan pupuk dari APBN dikurangi dari Rp13 triliun menjadi Rp7 triliun dikasih ke Kementerian Pertanian. Dengan anggaran hanya setengahnya ini maka tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan pupuk petani.
"Ini kebijakan pusat. Namun kita meminta refocusing anggaran di sektor pertanian jangan disamakan dengan sektor lain demikian juga di daerah," tutur Syamsir.
baca juga: Pupuk Bersubsidi
Pada bagian lain hasil pertemuan Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI terungkap, ada beberapa kabupaten yang tidak membuat SK kebutuhan pupuk, sehingga berpengaruh pada penentuan kuota pupuk nasional. Kondisi kelangkaan pupuk ini juga rentan disebabkan adanya praktek penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi akibat disparitas harga. Harga pupuk bersubsidi satu sak isi 50 kg Rp80 ribu. Karena itu pihaknya berharap, praktek penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi ke industri perkebunan sawit dapat ditangani tim pupuk dan pestisida. (OL-3)
Saat ini, pelaksanaan imunisasi dosis pertama sedang berlangsung di seluruh wilayah Kalsel sejak 23 hingga 26 Juli 2024.
FENOMENA mabuk kecubung berujung maut di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah diselidiki oleh pihak Polda Kalsel.
KASUS mabuk tanaman kecubung merebak di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dua orang tewas dan puluhan warga dari berbagai daerah harus dirawat pusat rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa.
Sejumlah proyek pembangunan akan diresmikan bertepatan Hari Jadi Provinsi Kalsel dan menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Kalsel.
KEBAKARAN terjadi di permukiman Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel). Sebanyak 22 rumah ludes terbakar dan 30 keluarga kehilangan tempat tinggal.
Sertifikat ini merupakan kedua diperoleh Kalsel, setelah sebelumnya menerima sertifikat indikasi geografis untuk produk cabai Hiyung yang disebut sebagai cabai terpedas.
Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi,
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6% dari total alokasi 9,55 juta ton.
Aplikasi digital I-Pubers memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi, karena cukup dengan membawa KTP asli ke kios.
Kementan pastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved