Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TOKOH masyarakat pemegang hak ulayat Lancang, Kelurahan Waekelambu, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur melayangkan surat kepada Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal Kurnia Dewantara.
Tokoh adat yang terdiri dari Theodorus Urus, Mikael Antung, dan Benediktus Bedu tersebut meminta klarifikasi pada Pangdam Udayana karena di atas lahan mereka terdapat papan nama yang bertuliskan tanah ulayat mereka milik Kodam IX/Udayana. Bukan hanya itu, para tokoh adat ini juga mendapatkan sebuah piagam penghargaan hibah tanah seluas 20 hektar dari Moses H Fono.
“Intinya kami warga adat Lancang terkejut karena di atas lahan ulayat kami terdapat plank yang bertuliskan ‘Tanah Milik Kodam IX/Udayana. Maka kami perlu meminta klarifikasi pada Bapak Pangdam apakah benar tanah ulayat kami ini sudah dihibahkan oleh saudara Moses H. Fono seperti terdapat pada papan pengumuman yang dipasang," tulis para tokoh adat tersebut seperti dikutip dalam surat yang juga diterima Media Indonesia, Rabu (4/11).
"Tanah tersebut sesungguhnya bukanlah milik Saudara Moses H. Fono melainkan bagian milik ulayat Lancang yang sudah dibagi-bagikan pada 2019 kepada warga ulayat, sekitar 200 orang,” jelas surat tersebut.
Dijelaskan para tokoh adat tersebut, Moses Fono yang namanya terdapat pada papan pengumuman yang diduga sebagai pihak yang menghibahkan tanah tersebut bukanlah pemilik hak ulayat yang berhak atas tanah tersebut.
“Kami sangat resah dan meminta klarifikasi dari Pangdam Udaya atas kejadian ini. Jangan sampai Pangdam Udayana menjadi korban dari kepentingan pribadi Moses Fono. Kami tegaskan bahwa sampai kapan pun kami akan memperthankan tanah yang menjadi hak ulayat kami,” tegas mereka. (R-1)
MEMILIKI pemandangan alam yang Indah, Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi para turis lokal hingga mancanegara.
EPIC Sale adalah program promosi wisata online terbesar dari Traveloka yang akan berlangsung serentak di enam negara.
Bea Cukai Indonesia dan Singapore Police Coast Guard (SPCG) mengadakan pertemuan bilateral yang penting di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu (24/7).
ANGGOTA Kompi 4 Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Paskal Jani, menganiaya warga asal Terang Kecamatan Boleng.
Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) akan menerapkan sistem buka tutup aktivitas pariwisata di kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2025 mendatang.
Hal Itu diketahui setelah IWP melakukan studi yang didanai oleh Food and Agriculture Organization (FAO) atau organisasi khusus bentukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di tahun 2021.
Ganjar bersama Mahfud MD menegaskan bakal menjamin perlindungan masyarakat adat dan mengupayakan RUU Masyarakat Adat
CAWAPRES Mahfud MD mengatakan banyaknya pengaduan kepada Kemenko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) dari 2,587 kasus tanah adat.
Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial agar masalah di Pulau Rempang menemui titik terang.
PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo, menyerahkan SK (Surat Keputusan) Hutan Adat Aceh, kepada delapan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN RI, merilis hasil riset inventarisasi, identifikasi tanah ulayat dan komunal yang berada di Provinsi Aceh.
Sebanyak 148 bidang tanah ulayat di Aceh yang tersebar di 10 daerah berhasil didata oleh Universitas Syiah Kuala.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved