Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEJAKSAAN Negeri Tulungagung, Jawa Timur melimpahkan berkas perkara tersangka DH, mantan pejabat Pemkab Tulungagung ke pengadilan yang terjerat dugaan korupsi PDAM Tirta Cahya Agung tahun anggaran 2016-2020 dengan nilai kerugian Rp1,359 miliar.
"Ini merupakan pelimpahan kedua ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Pelimpahan pertama sudah dilakukan pada 21 September. Selanjutnya dilakukan pelacakan terhadap aset tersangka," kata Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung Agung Tri Radityo di Tulungagung, Senin (26/10).
Ada sejumlah aset DH yang berhasil dilacak dan dilakukan tindakan penyitaan oleh kejaksaan, di antaranya berupa kendaraan bermotor dan beberapa bidang tanah.
"Pada 24 Oktober ternyata sudah P21 (lengkap). Jadi hari ini (26/10) dilakukan penyerahan tersangka," ujar Agung.
Atas petunjuk dari jaksa penuntut umum, katanya, tersangka yang awalnya menjadi tahanan kota, kini ditahan di Tahanan Kelas 1 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari ke depan. Penahanan tersangka di Surabaya didasarkan beberapa pertimbangan, seperti lokasi sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya.
Sebelum diberangkatkan ke Surabaya, DH sebelumnya telah menjalaniipemeriksaan kesehatan dan rapid test dengan hasil nonreaktif di puskesmas setempat.
"Yang bersangkutan dalam kondisi sehat," katanya.
DH sendiri terjerat kasus korupsi anggaran perawatan. Modus DH dalam kasus PDAM adalah anggaran dan kegiatan fiktif. Untuk perawatan mobil, DH melakukan mark up biaya perawatan mobil. Bahkan tersangka juga memalsukan nota/kuitansi biaya perawatan mobil. Dari praktik perawatan mobil itu, ditemukan selisih lebih sekitar Rp300 juta.
baca juga: Karawang Berdayakan Satgas di Lingkungan Industri
Modus serupa juga untuk kegiatan perawatan pipa. Dia melakukan mark up terhadap kegiatan dan pembiayaan tukang. Bahkan selisih anggaran mencapai Rp900 juta selama empat tahun lebih dua bulan terakhir. (Ant/OL-3)
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tengah mempercepat penyediaan air bersih dan air minum perpipaan 100% pada 2030.
PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Wae Mbeliling di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki piutang terhadap pelanggannya mencapai Rp2,66 miliar per juni 2024.
WARGA Kota Depok mengeluhkan suplai air PDAM Tirta Asasta macet total. Akibatnya, warga terpaksa membeli air setiap hari dengan mengeluarkan uang Rp180 ribu per galon ukuran 100 liter.
Pemerintah pusat sudah mengamanatkan akses air bersih untuk kebutuhan minum masyarakat di wilayah perkotaan ditargetkan sebesar 80%. Sementara di wilayah perdesaan, targetnya sebesar 60%.
Kejadian itu terjadi, Jumat (24/5) sekitar pukul 20.00 WIB dan mengakibatkan 25 ribu pelanggan perusahaan umum daerah air minum Tirta Sukapura terdampak.
Ada berbagai indikator yang menjadi penilaian kinerja. Salah satunya pengelolaan keuangan yang sebelumnya sudah diaudit akuntan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved