Pengamat: Sikap Demokrat tidak Baik bagi Pendidikan Politik

DIREKTUR Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani mengatakan sikap Partai Demokrat yang belum menentukan arah koalisi tidak baik bagi proses pendidikan politik di Indonesia.

"Tentu tidak baik, ya. Soalnya yang penting buat masyarakat adalah mengetahui partai ini apa garis ideologinya," kata Sri ketika dihubungi, Rabu (12/6).

Sri menyoroti sikap beberapa kader Partai Demokrat yang tidak menunjukkan konsistensi dalam mengusung Prabowo-Sandi. Padahal, lanjut ia, setiap partai politik harusnya memiliki garis ideologi jelas dan konsisten dalam memperjuangkan yang telah diputuskan sebelumnya.

"Ketika partai memutuskan untuk berkoalisi dan mendukung salah satu kandidat tertentu, bukan hanya untuk cari kursi dan posisi dalam kekuasaan, tapi harus dilandasi garis perjuangan yang jelas. Konsistensi itu penting bagi pembelajaran politik untuk masyarakat," ungkap Sri.

Baca juga: Demokrat tak Tutup Kemungkinan Gabung Koalisi Jokowi

Lebih lanjut, Sri mengusulkan jika memang merasa tidak lagi sejalan dengan koalisi Prabowo-Sandi, Partai Demokrat lebih baik menyatakan dengan jelas sikap keluar dari koalisi. Hal ini, akan dipandang sebagai sikap yang jelas, tegas dan mandiri.

"Itu justru lebih baik. Publik mengetahui kenapa berkoalisi dan keluarnya kenapa. Kadang partai mendukung pasangan tertentu tidak punya alasan juga. Setelah selesai Pemilu keluar tidak ngerti juga kenapa. Pendidikan politik yang baik adalah konsistensi dan sikap yang jelas," terangnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pihaknya hingga saat ini belum memutuskan sikap apakah tetap berada di koalisi Prabowo-Sandi atau menyeberang ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

Meski demikian, saat ini, Syarief menegaskan partainya masih berada di koalisi Prabowo-Sandi sampai Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan putusan terkait sengketa Pilpres.

"Menyangkut masalah posisi Partai Demokrat, sampai saat ini dan sampai dengan hasil keputusan MK partai demokrat masih di posisi 02 ya," kata Syarief ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Sebelumnya, Kadiv Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan pihaknya tak lagi sejalan dengan koalisi 02. Hal ini lantaran beberapa peristiwa yang membuat hubungan di koalisi tidak nyaman, seperti pernyataan Prabowo soal pilihan politik almarhumah Ani Yudhoyono.

Sementara itu, juru bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengaku mempersilakan Partai Demokrat jika benar-benar akan keluar dari koalisi.

"Urusan Demokrat kami serahkan sepenuhnya. Kalau mau keluar karena sudah tidak sabar untuk jadi menteri pada reshuffle bulan depan, ya, monggo. Kami tidak akan melarang dan memaksa," kata Andre.(OL-5)