Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MULTAQO ulama, habib, serta pimpinan pondok pesantren di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat menggelar pertemuan dalam rangka menyikapi situasi yang timbul di masyarakat, khususnya pascaperhelatan Pemilu 2019.
Isu adanya pengerahan massa besar-besaran (people power) untuk menggoyang hasil Pemilu 2019 di Kantor KPU pusat pada 22 Mei 2019 mendatang membuat sejumlah tokoh agama pun angkat bicara.
Di Kota Cimahi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, KH Alan Nur Ridwan meminta masyarakat menghormati mekanisme yang sedang dikerjakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
Jika masyarakat tetap melakukan people power, kata dia, dikhawatirkan bisa mencederai demokrasi yang sudah berjalan dengan baik.
"Pemilu beres sampai dengan pleno KPU di daerah, secara keseluruhan juga berlangsung jujur dan adil. Jadi tidak perlu ada upaya mempertanyakan hasil Pemilu yang dilakukan oleh KPU," katanya, Kamis (16/5).
Baca juga: Suasana Pascapemilu Panas, 50 Rektor se-Sumut Sampaikan Sikap
Alan menegaskan, semua pihak sebaiknya menyerahkan hasil Pemilu melalui rapat pleno yang dikerjakan KPU pusat. Menurut dia, sangat tidak tepat cara-cara inkonstitusional atau people power dalam menyikapi hasil Pemilu.
Lebih jauh, di alam demokrasi, perbedaan pilihan merupakan hal yang biasa dan lumrah. Perbedaan pilihan merupakan konsekuensi logis dari sebuah demokrasi. Maka, lanjut dia, siapa pun yang terpilih merupakan hasil pilihan rakyat dan harus diterima.
"Masyarakat harus kembali merekatkan persatuan usai terpisah menjadi dua bahkan lebih kubu selama pelaksanaan Pemilu 2019," tuturnya.
Senada dengan Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat, K.H. Muhammad Ridwan. Dia meminta semua pasangan calon, relawan, maupun simpatisan memiliki sikap dewasa, keikhlasan, kerelaan, dan kerendahan hati karena hasil Pemilu menyangkut kepentingan bersama.
"Tunjukkan kedewasaan dengan menerima hasil pemilu berdasarkan hasil pleno KPU Pusat nanti. Jangan arahkan masyarakat untuk melakukan gerakan people power," ucap Ridwan. (A-4)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
People power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
Pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi.
Penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.
Bagi Trump kekuasaan itu harus dipertahankan, termasuk dengan cara-cara arkhais primitif yang ia tunjukan setelah pemilu.
Permohonan jaminan untuk Kivlan dikirim kepada sejumlah tokoh, termasuk Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved