Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASYARAKAT dituntut untuk ikut berperan dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Peran itu bisa dilakukan dengan mengawal jalannya proses pembangunan.
Hal itu diungkapkan Alimudin, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat saat tatap muka dengan warga Kelurahan Cimuning dan Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Bekasi, beberapa waktu lalu.
"Dalam membangun Kota Bekasi, jika tanpa dikawal langsung oleh para tokoh masyarakat, perangkat lingkungan, diawasi secara detail, dan berkolaborasi merespons isu yang beredar di warga, tentu warga akan sulit merasakan manfaat pembangunan,” kata Alimudin.
Karena itu, imbuh anggota DPRD Kota Bekasi dari Dapil Mustikajaya, Rawalumbu, dan Bantargebang tersebut, sebagai wakil rakyat dia harus mendengarkan apa yang diinginkan warga sehingga prioritas pembangunan akan dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat.
Politisi yang kembali maju sebagai caleg DPRD Kota Bekasi itu berharap doa dan dukungannya. "Sehingga ke depan semua aspirasi yang dititipkan dapat kembali kita perjuangkan untuk membangun Kota Bekasi dan khususnya di Mustikajaya ini," jelasnya.
Di sisi lain, Haryadi, Ketua RW 05, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, mengucapkan terima kasih kepada Alimudin yang turut mengawal perbaikan jalan di lingkungan RW 05. Sebelumnya kondisi jalan di wilayah tersebut sangat buruk alias rusak berat sehingga sulit dilalui. Kondisi itu bahkan berlangsung hampir 15 tahun. Tidak pernah ada upaya perbaikan jalan yang dilakukan pihak pemerintah.
"Alhamdulillah setelah ada pengawalan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Pak Alimudin, pembangunan jalan yang dahulu terasa tidak mungkin akhirnya terbangun dan sudah selesai sekarang," ungkap Heryadi.
“Kami warga dari Mustikajaya senantiasa mengingat advokasi yang diberikan oleh Pak Alimudin dan PKS kepada lingkungan dan masyarakat kami,” tambahnya. (RO/R-2)
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mendukung Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai calon Wali Kota Bekasi pada pilkada serentak 2024.
PENGENDARA sepeda motor tewas terlindas truk kontainer di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/7) siang. Proses evakuasi berlangsung dramatis.
Tak hanya mengajar, Widiastuti juga aktif menerbitkan karya, salah satunya buku terbaru dari luaran disertasinya berjudul Sekolah Bertransformasi, Guru Berdedikasi 2024.
Video pengeroyokan remaja putri terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), beredar di media sosial. Polisi turun tangan mengusut kasus ini.
Predikat Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak mulai diragukan. Hal ini terkait dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang semakin mengkhawatirkan.
Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan mendapati adanya dua bilah senjata tajam dan sepucuk airsoft gun.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved