Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengusulkan agar pemberian insentif tambahan kepada para petugas lapangan di jajaran ASN Pemprov DKI. Insentif tambahan itu untuk mengantisipasi penyakit yang dapat ditimbulkan dari dampak buruk polusi udara.
"Untuk itu saya mengusulkan agar para petugas di lapangan yang notabene profesi rentan terdampak paparan polutan mendapatkan insentif," kata Prasetio saat dikonfirmasi, Minggu (13/8).
para petugas yang diusulkan memperoleh insentif adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas), petugas Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan profesi lainnya di bidang pelayanan masyarakat yang sehari-hari bekerja di jalan.
Baca juga: Pakar Iklim: Cuaca Musim Kemarau Picu Tingginya Polusi Udara
Menurut Pras, sapaan akrabnya, polusi udara yang kian parah akhir-akhir ini dapat memengaruhi kesehatan para petugas yang sehari-hari bekerja di luar ruangan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya mereka dibekali bonus yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan. Insentif itu dapat dianggarkan di APBD DKI Jakarta 2024.
"Saat ini mungkin mereka masih sehat dan tegap. Kita tidak mengetahui bagimana kondisi kesehatan jangka panjang mereka karena paparan polutan yang berlebihan," ujarnya.
Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Kian Buruk, KLHK Serahkan Opsi WFH ke Perusahaan
Di sisi lain, Pemprov DKI telah menetapkan plafon kebijakan APBD 2024 senilai Rp81 triliun yang nantinya akan dibahas oleh komisi-komisi di DPRD dengan Pemprov DKI.
"Harapan saya insentif itu bermanfaat sebagai pencegahan dengan menambah asupan makanan kaya gizi, vitamin, hingga obat-obatan," jelas politikus PDIP itu.
Ia pun menegaskan, Pemprov DKI harus fokus menangani masalah-masalah yang mendesak dalam proses penyusunan APBD tahun depan.
"Banyak pekerjaan di Jakarta yang lebih penting dan perlu mendapat penanganan segera. Salah satunya menangani masalah polusi udara Ibukota yang semakin memburuk belakangan ini," tandasnya. (Z-11)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Ilmuwan Penn State berhasil membuktikan teori seabad lalu, puncak pohon mengeluarkan cahaya redup saat badai yang mampu membersihkan polusi udara.
Petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menggelar uji emisi kendaraan di kawasan Terminal Blok M, Jakarta.
MEMASUKI periode musim kemarau 2026, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta penurunan kualitas udara kembali meningkat di berbagai wilayah Indonesia. BMKG inagatkan polusi
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pengendalian polusi udara yang dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi antar daerah.
Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus dapat memicu penyakit kronis hingga mematikan.
Aktivitas membakar sampah merupakan salah satu pemicu utama memburuknya polusi di Ibu Kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved