Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap perjalanan panjang pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan angkutan massal Moda Raya Terpadu (MRT). Heru mengatakan konsep pembangunan moda berbasis rel itu sudah dibicarakan sejak 1992.
Namun, kala itu, pembahasan MRT terus-menerus dilakukan tanpa ada titik temu. Heru pun mengistilahkan kepanjangan MRT menjadi 'Masih Rapat Terus'.
"Ya sejak 1992 itu dibahas. Tapi ya cuma rapat-rapat saja. Makanya namanya jadi 'Masih Rapat Terus'," kata Heru di sela sambutannya saat acara penandatanganan kesepakatan bersama Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi untuk pembangunan MRT Jakarta Barat-Timur Tomang-Medan Satria di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/2).
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menyebut pembiayaan jadi faktor utama MRT Jakarta sulit disepakati untuk dibangun. Sebab, berbeda dengan KRL Jabodetabek yang sudah ada dan dibangun oleh era kolonialisme, seluruh infrastruktur MRT dibangun dari tahap awal. Sehingga biaya pembangunan menjadi relatif besar. Pembangunan MRT koridor Selatan-Utara Lebak Bulus-Bundaran HI sejauh 16 km membutuhkan biaya hinga Rp22 triliun.
"Karena kita saling bertanya, bukan saling lempar ya. Siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaan," ujarnya.
Baca juga: Jawa Barat-Bekasi-Jakarta Sepakat Bangun MRT Tomang-Medan Satria
Kemudian, pembahasan pembangunan MRT mulai menemui kejelasan pada dekade 2000-an. Akhirnya, pembangunan MRT bisa sepenuhnya dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo pada 2013 yang saat itu berstatus Gubernur DKI Jakarta.
"Kemudian akhirnya bisa direalisasikan Pak Jokowi dan terus dilanjutkan hingga sekarang," tuturnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur memang harus berani untuk dimulai. Sebab, pembangunan ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.
"Pembangunan buat siapa? Bukan buat kita-kita, tetapi untuk masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, pembangunan MRT Jakarta koridor Barat-Timur Cikarang-Balaraja akan terbagi dalam beberapa fase. Untuk Fase 1 Ujung Menteng-Kalideres pun kembali dibagi beberapa tahap (stage) dan yang telah disepakati melalui penandatanganan kesepakatan bersama hari ini adalah Fase 1 stage 1 Tomang-Medan Satria. Fase ini akan mulai dibangun tahun depan.
Heru memutuskan untuk memperpanjang tahapan awal pembangunan MRT Barat-Timur 1,5 km dari Ujung Menteng ke Medan Satria untuk mengakomodir penglaju dari Kota Bekasi.(OL-5)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Jokowi mengatakan kemenangan Indonesia atas Thailand 1-0 diraih atas kerja keras dan semangat juang yang sangat menginspirasi.
Jokowi juga mengaku belum mengetahui kapan sidang kabinet akan digelar di IKN. Pasalnya, sejumlah menteri masih berada di luar negeri.
Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Agus mengungkapkan dirinya telah mengingatkan sejak awal bahwa proyek IKN itu bisa dijalankan asalkan perencanannya matang dan dilakukan dengan proses yang benar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved