Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV DKI Jakarta berencana membangun rumah susun di Jalan Margasatwa, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan tahun depan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sardjoko mengatakan rusun itu akan terdiri dari tiga tower dengan kapasitas 225 unit per tower.
"Ya salah satunya kita menyiapkan di Jaksel. Ini akan kita bangun di Jl Margasatwa di 2023-2024. Salah satu yang kita dorong di Jaksel, itu di Rusun Margasatwa," kata Sardjoko di Jakarta, Kamis (27/10).
Pembangunan rusun tersebut bakal menelan dana APBD sebesar Rp375 miliar yang dianggarkan dengan sistem tahun jamak atau multiyears. Sardjoko melanjutkan, rusun itu nantinya akan menjadi tempat tinggal baru bagi warga yang direlokasi dari bantaran kali sebagai dampak kebijakan normalisasi kali yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengurangi banjir.
"Memang kita masih ada kesulitan, kekurangan suplai untuk hunian di Jaksel. Kemarin kita dapat dukungan dari DPRD untuk bisa menyediakan land banking baru untuk kebutuhan nanti bangun lokasi rusun baru. Ini masih berproses," jelasnya.
Baca juga: 150 Warga Terdampak Kebakaran Cakung Dipindahkan Sementara ke Rusun
Di sisi lain, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih memiliki rusun-rusun yang dapat digunakan sebagai tempat relokasi warga terimbas proyek Pemprov DKI.
"Kalau Jaktim suplai kita cukup banyak. Rusun baru juga sudah ada. Prinsipnya kita mencoba berikan alternatif kepada warga DKI yang mereka secara sadar ingin tinggal di rusun, di Jaktim ada. Di Kelapa Gading juga ada," tukasnya.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengakui terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil. Hal itu dipicu karena adanya relokasi usaha dari Jawa Barat ke daerah lain
BANK Woori Saudara telah melaksanakan relokasi Kantor Cabang yang ada di wilayah Kota Denpasar, Bali.
GUBERNUR DI Yogyakarta, Sri Sultan HB X menanggapi aksi dorong petugas keamanan Teras Malioboro (TM) 2 dengan sekelompok pedagang.
dalam proses relokasi, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB.
Jika relokasi warga terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumbar tidak memungkinkan, bantuan perbaikan rumah akan diberikan.
Pemerintah mempertimbangkan opsi relokasi bagi warga yang terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumatra Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved