Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) solar turut berdampak pada nelayan-nelayan skala kecil di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.
Misalnya, Junardi, 44, salah satu nelayan di Kampung Apung Kamal Muara harus mencari akal sejak pemerintah mengumumkan harga solar bersubsidi naik menjadi Rp 6.800 per liter.
Lonjakan harga solar ini memengaruhi pendapatan Junardi dan rekan-rekannya sesama nelayan yang tidak menentu.
Selain melaut, Junardi juga menyewakan kapalnya kepada pemancing atau wisatawan yang hendak ke Kepulauan Seribu.
"Karena penghasilan di laut enggak menentu, terkadang ada, kadang juga enggak. Keadaan seperti itu saja sudah menjadi suatu beban. Nah, ini ditambah lagi naiknya BBM. Kami pasti kebingungan harus mengurangi biaya apalagi untuk menekan biaya apalagi supaya bisa melaut ," keluh Junardi di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (7/9).
Selain harga solar melambung, lanjut Junardi, dia dan kawan-kawan juga kesulitan mendapatkan solar.
Baca juga: Resmi! Harga Pertalite, Solar dan Pertamax Naik
Dia menambahkan, nelayan tidak bisa membeli solar dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan hanya bisa membeli dari pengecer dengan harga lebih mahal.
"Kami hanya bisa beli di pengecer, kan di SPBU kami ini dilarang, enggak boleh pakai jeriken. Apalagi sekarang makin ketat pembeliannya, mobil saja dijatah setiap mengisi," keluh Junardi.
Saat harga solar di SPBU masih Rp5.150 per liter, nelayan bisa membeli solar di pengecer dengan kisaran Rp7.000 hingga Rp7.500.
Dia menambahkan, setiap hari bisa menghabiskan 50 liter solar untuk melaut hingga kembali ke Muara Kamal. Artinya, dalam sehari kami (para nelayan) harus mengeluarkan dana sedikitnya Rp350.000 hanya untuk membeli solar.
Kini, lanjut Junardi, mereka tidak bisa membayangkan berapa harga yang harus ditebus para nelayan untuk membeli solar di pengecer. Bahkan dia sendiri belum bisa melaut karena tidak bisa mendapatkan bahan bakar.
"Ini saja ada pelanggan mau mancing (sewa kapal), saya bingung solarnya. Sehari buat bolak-balik itu solarnya 50 liter. Sekarang harga solar naik di SPBU hampir Rp7.000 mau berapa harga di eceran?" keluh Junardi.
Atas kondisi yang dialami para nelayan tradisional itu berharap pemerintah lebih memperhatikan keadaan nelayan dan mencarikan solusi atas masalah ini.
"Harapannya, kalau solar bisa diturunin ya tolong diturunin. Kalau bisa, buat nelayan tolong diperhatikan lagi. Nelayan sama petani kan penting. Kami bukan orang mampu semua, pekerja pencari ikan kan kelas menengah ke bawah semua rata-rata ekonominya kurang mampu," jelasnya. (Ssr/OL-09)
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Komisi VII DPR RI, mengrkitik rencana pembatasan BBM bersubsidi oleh Pertamina
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
PEMERINTAH menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak berubah. Kementerian ESDM memastikan harga pertalite dan solar tidak akan mengalami perubahan pada Juli 2024.
Selain memastikan ketersediaan BBM dan elpiji subsidi, Pertamina Patra Niaga juga menjamin ketersediaan produk non subsidi yaitu Pertamax Series, Dex Series, dan Bright Gas
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
PERTAMINA (Persero) kembali membuka Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024 dan siap menerima karya jurnalistik terbaik dari insan media Indonesia
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved