Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan hari pertama pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta. Komisioner KPAI Retno Listyarti menyampaikan secara umum hasil pengawasan menunjukkan pelaksanaan PPDB di Jakarta berjalan lancar.
“Kepadatan pendaftar dalam sistem online hanya berlangsung sekitar pukul 08.00-10.00 WIB. Setelah itu, proses pemilihan sekolah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) di DKI Jakarta berjalan lancar tanpa ada kendala berarti,” kata Retno kepada Media Indonesia, Selasa (14/6).
Lebih lanjut dijelaskan, kelancaran ini disebabkan server internet yang memang sudah dipersiapkan dengan baik. Selain itu, adanya inovasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membagi waktu pendaftaran, misalnya aktivasi akun yang sudah dilakukan sebelumnya. Lantaran aktivasi akun ini yang justru membutuhkan waktu agak lama dibandingkan hanya memilih sekolah yang dimulai CPDB pada hari Senin (13/6) ini.
“Sehingga ketika sudah aktivasi dan memiliki token, maka CPDB akan lebih cepat proses pendaftarannya, tinggal memilih sekolah tujuan,” imbuhnya.
Namun demikian, masih ada permasalahan dari para orangtua CPDB yang banyak datang ke Posko PPDB Sudin Pendidikan Jakarta Utara wilayah 2 maupun Posko Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan. Dengan permasalahan dominan yaitu ganti password lantaran mayoritas orangtua CPDB lupa password saat aktivasi akun.
Baca juga: PPDB 2022: Kuota Kursi SMA dan SMK lebih Banyak Ketimbang Jumlah Lulusan SMP
Selain itu, CPDB lulusan tahun 2021 tetapi tidak tahu kalau harus melakukan pra pendaftaran terlebih dahulu. Namun, Disdik DKI Jakarta sudah menyediakan waktu hingga 14 Juni 2022.
Permasalahan selanjutnya karena pindah Kartu Keluarga (KK) dan dinyatakan tidak bisa mendaftar sekolah di DKI Jakarta. Padahal dalam aturan jelas sudah tertulis perpindahan KK maksimal 1 Juni 2021, namun banyak orangtua CPDB banyak yang mengaku tidak tahu aturan tersebut.
Lalu, orangtua ada yang tidak mengetahui sekolah swasta mana saja yang mengikuti PPDB. Bersama SMA swasta dan penjelasan bidang keahlian untuk SMK yang dipilih tersebut.
Permasalahan selanjutnya, oran tua lupa untuk klik tombol tanda tambah. Sehingga ada beberapa orangtua CPDB lupa mengklik tombol “tambah” saat memilih maksimal 3 sekolah, alhasil baru 1 pilihan langsung terkirim ke server dan tercetak. Para orangtua menjadi panik, padahal itu tidak masalah.
“Petugas pelayanan dengan sabar menjelaskan orangtua CPDB tidak perlu khawatir dan diminta untuk menunggu saja, jadi ketika nama CPDB tergeser tidak diterima disekolah tujuan yang dipih tadi, maka CPDB bisa memilih kembali sekolah lain yang memiliki peluang diterima. Prinsipnya, selama masih belum diterima, maka CPDB masih bisa memilih sekolah lain," pungkas Retno.(OL-5)
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
KPAI mencatat kasus prostitusi daring atau eksploitasi secara daring dari 2021-2023 mencapai 481 kasus yang teradukan. Jumlah tersebut disebut hanya sebagai fenomena gunung es.
KPAI sebut 4 dari 19 anak yang terlibat sebagai talent kasus eksploitasi daring dengan dijual menjadi PSK melalui media sosial X dan Telegram, sudah didampingi.
KPAI juga menemui sejumlah anak yang yang mengaku mengalami kekerasan dari anggota Polda Sabhara Sumbar
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved