Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Seksi (Kasie) Pemberantasan BNN Kabupaten Bogor, Kompol Tatang Arena terus bergerak cepat melakukan pencegahan peredaran narkoba di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun ini. Pasalnya, narkoba bisa merasuk jantung birokrasi jika ada pejabat yang doyan narkoba pihaknya akan menangkapnya.
"Upaya pencegahan dilakukan melalui dua cara, internal dan eksternal. Bisa melalui sosialisasi, deteksi dini, pemberian info dan lain-lain. Ini sesuai Inpres No 2 tahun 2020," kata Tatang dalam keterangannya, yang dikutip Rabu (8/6).
Pada tahun 2021, BNN Kabupaten Bogor telah mengungkap, sebanyak 14 kasus peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bogor. Namun, untuk oknum pejabat di lingkungan Pemkab Bogor belum ditemukan.
“Kami berhasil mengamankan sejumlah barang bukti narkotika dari kasus tersebut, mulai dari sabu seberat 44,5 gram, ganja kering 243,48 gram, dan tembakau sintetis 58,74 gram termasuk alat timbang digital, dan alat untuk menghisap sabu,” ungkap Tatang.
Ia menjelaskan, bahwa tahun ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus narkoba di Bumi Tegar Beriman, yang diduga melibatkan pejabat daerah. "BNN Pemkab Bogor terus buru dan ungkap para pemakai dan bandar bandar narkoba di lingkungan Pemkab Bogor," tegasnya.
Sementara itu, ia menyampaikan data penanganan dan penangkapan pejabat yang terjerat narkoba selama ini. Pertama, pada Agustus 2021, kepolisian mengamankan seorang pejabat berinisial N atas kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram di salah satu hotel di Kota Makassar. N bekerja sebagai pejabat imigrasi dan ditangkap pada Senin (23/8).
Kedua, di bulan Juni 2021, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara berinisial YN diamankan oleh pihak kepolisian setempat ketika tengah berpesta narkoba di sebuah tempat karaoke pada Minggu (13/6). Saat ditangkap, Ia sedang bersama dua rekan serta lima orang teman wanita yang ada di lokasi kejadian.
Ketiga, pada April 2021 empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Makassar ditangkap pihak kepolisian saat pesta narkoba pada Jumat (23/4). Keempat orang tersebut kabarnya memiliki jabatan yang tinggi di pemerintahan, yaitu asisten dan kepala bagian. Keempat, Maret 2021, Kepolisian menangkap seorang pejabat Pemkot berinisial AH karena terbukti menyimpan 1,5 gram sabu. Hal ini terungkap ketika pihak kepolisian menangkap dua perempuan berinisial FN dan CR yang kedapatan membawa narkotika pada Rabu (24/3). (OL-13)
Baca Juga: Gerebek Kampung Ambon, Polisi Tangkap 3 Pengedar Narkoba
KPK memastikan penipu dan pemeras pejabat Pemkab Bogor Yusup Sulaeman bukan pegawainya. Karyawan Lembaga Antirasuah juga dipastikan tidak terafiliasi dengan tersangka itu
KPK menangkap Yusup Sulaeman karena mengaku sebagai pegawai Lembaga Antirasuah dan memeras pejabat di Pemkab Bogor
Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kasus pegawai gadungan yang memeras pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor. Kasus ini kini ditangani Polres Bogor.
KPK menangkap Yusup Sulaeman karena mengaku sebagai pegawai Lembaga Antirasuah. Yusuf kemudian memeras pejabat di Pemerintah Kabupaten Bogor.
Hasil survei oleh Poltracking Indonesia menunjukkan elektabilitas dan popularitas calon Bupati Bogor Ade Ruhandi atau akrab disapa Jaro Ade meraih hasil cukup siginifikan.
Sendi mendatangi Mak Saripah setelah menerima laporan dari tim relawan yang sedang melakukan door to door menyosialisasikan Mobil Hepi untuk keperluan warga dalam keadaan darurat.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
PEMERINTAH melalui Satgas Pemberantasan Judi Online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat, salah satunya menyasar langsung para pemain bukan menargetkan bandar.
Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
Satgas judi online tidak akan efektif kalau tidak menyentuh bandar-bandarnya,
Taufiqurrachman Ruki meminta masyarakat memilih capres yang mengutamakan pemberantasan korupsi dan bukan pencitraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved