Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SIRKUIT Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, sukses menggelar ajang balap Formula E, Sabtu (4/6). Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengapresiasi terselenggaranya ajang balapan mobil listrik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu.
“Gelaran Formula E sebenarnya berawal dari spirit of Jakarta kemudian berkembang menjadi spirit of Indonesia, ini adalah gelaran internasional dan membuat wajah Indonesia ter-ekspose di mata dunia,” ujar Wibi, Selasa (7/6).
Kesuksesan gelaran Formula E ini seakan menjadi jawaban atas penolakan dan pesimistis sebagian kalangan. Pasalnya, beberapa pihak mengatakan ajang balapan mobil listrik ini terkesan memaksakan di tengah pandemi covid-19 saat itu. Kompleksitas permasalahan juga sempat memanas di DPRD DKI ketika adanya interpelasi.
Baca juga: Wagub DKI Sebut Perhelatan Formula E Sukses Besar
“Saat itu, kita tersandera tidak bisa melaksanakan event karena pandemi, saya katakan kepada teman-teman, let’s go. Ketika pandemi menjadi endemi kemudian ada event besar yang dimiliki Indonesia yang berada di Jakarta bernama Formula E kenapa kita tidak berkolaborasi dengan segala yang kita miliki untuk kita tampilkan ini di mata dunia,” lanjutnya.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu tidak mempermasalahkan jika Formula E dinilai produk politik. Menurutnya, semua kebijakan yang dibuat pemerintah adalah sebuah produk politik dan ajang Formula E memang merupakan hajatan Pemprov DKI Jakarta.
“It’s politic, karena apapun suatu kebijakan yang lahir pada pemerintahan itu adalah politik. Jadi ini adalah produk politik yang lahir dari kepemimpinan Anies Baswedan yang bersama-sama disepakati oleh DPRD DKI Jakarta dan stakeholder yang ada di DKI Jakarta,” jelas Wibi.
Legislator muda NasDem ini menilai adanya ajang balap mobil listrik ini akan menaikkan level Jakarta di mata dunia menuju kota yang ramah lingkungan.
Ketika Jakarta mampu sederajat dengan kota-kota besar lainnya akan berpengaruh juga untuk Indonesia. Untuk itu, dirinya berharap kepada semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini.
“Ini kan bagian daripada campaign dan ketika kita masuk ke dalam step itu, akan ada transaksi ekonomi baru, inilah tantangan baru, tantangan global. Kita melihat dari variabel yang lebih besar tentang sustainable energi dan lain-lain yang akan dibangun dan impact-nya untuk kita anak-anak muda,” pungkas Wibi. (OL-1)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved