Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SIRKUIT Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, sukses menggelar ajang balap Formula E, Sabtu (4/6). Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengapresiasi terselenggaranya ajang balapan mobil listrik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu.
“Gelaran Formula E sebenarnya berawal dari spirit of Jakarta kemudian berkembang menjadi spirit of Indonesia, ini adalah gelaran internasional dan membuat wajah Indonesia ter-ekspose di mata dunia,” ujar Wibi, Selasa (7/6).
Kesuksesan gelaran Formula E ini seakan menjadi jawaban atas penolakan dan pesimistis sebagian kalangan. Pasalnya, beberapa pihak mengatakan ajang balapan mobil listrik ini terkesan memaksakan di tengah pandemi covid-19 saat itu. Kompleksitas permasalahan juga sempat memanas di DPRD DKI ketika adanya interpelasi.
Baca juga: Wagub DKI Sebut Perhelatan Formula E Sukses Besar
“Saat itu, kita tersandera tidak bisa melaksanakan event karena pandemi, saya katakan kepada teman-teman, let’s go. Ketika pandemi menjadi endemi kemudian ada event besar yang dimiliki Indonesia yang berada di Jakarta bernama Formula E kenapa kita tidak berkolaborasi dengan segala yang kita miliki untuk kita tampilkan ini di mata dunia,” lanjutnya.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu tidak mempermasalahkan jika Formula E dinilai produk politik. Menurutnya, semua kebijakan yang dibuat pemerintah adalah sebuah produk politik dan ajang Formula E memang merupakan hajatan Pemprov DKI Jakarta.
“It’s politic, karena apapun suatu kebijakan yang lahir pada pemerintahan itu adalah politik. Jadi ini adalah produk politik yang lahir dari kepemimpinan Anies Baswedan yang bersama-sama disepakati oleh DPRD DKI Jakarta dan stakeholder yang ada di DKI Jakarta,” jelas Wibi.
Legislator muda NasDem ini menilai adanya ajang balap mobil listrik ini akan menaikkan level Jakarta di mata dunia menuju kota yang ramah lingkungan.
Ketika Jakarta mampu sederajat dengan kota-kota besar lainnya akan berpengaruh juga untuk Indonesia. Untuk itu, dirinya berharap kepada semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini.
“Ini kan bagian daripada campaign dan ketika kita masuk ke dalam step itu, akan ada transaksi ekonomi baru, inilah tantangan baru, tantangan global. Kita melihat dari variabel yang lebih besar tentang sustainable energi dan lain-lain yang akan dibangun dan impact-nya untuk kita anak-anak muda,” pungkas Wibi. (OL-1)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved