Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan tak biasanya menampakkan emosinya di depan umum. Ia terbiasa menjaga air muka hingga kata-katanya baik di depan jajarannya maupun di depan umum.
Namun, pagi ini emosi Anies tak terbendung. Ia marah mengetahui jajaran ASN Pemprov DKI yang memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau setara eselon 2 untuk jabatan kepala dinas, wali kota, dan kepala badan justru tidak mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi terbuka.
Kekecewaan dan kemarahannya itu ditumpahkan siang ini dengan memanggil para ASN yang memenuhi kualifikasi itu di lapangan Blok G Balai Kota DKI. Di depan puluhan ASN itu, Anies menyinggung sikap mereka yang dianggap tak mengikuti ketentuan pemerintah.
"Bapak /Ibu sekalian kita berada di lapangan ini berkumpul karena ketika Sekda mengeluarkan instruksi untuk seluruh jajaran, yang memenuhi persyaratan agar melakukan pendaftaran seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II, malah ditemukan ada 239 pejabat non administrator yang memenuhi persyaratan tapi tidak mendaftar seleksi terbuka," kata Anies, Senin (10/5).
Baca juga: Wagub DKI Minta Warga Taat Prokes Saat ke Pusat Belanja
Ia menegaskan, hal ini bukan hanya terkait level jabatan tetapi terutama terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan pemerintahan.
"Artinya, jika ada instruksi maka wajib dilaksanakan. Bila tidak bisa melaksanakan maka tanggung jawab penerima instruksi adalah menyampaikan bahwa ini tidak bisa dan sampaikan alasannya," tukasnya.
Ia menilai para ASN yang tidak mendaftarkan diri ini berharap tidak ketahuan dan berharap tidak menjadi masalah. Perilaku itu disebutnya sudah merupakan perilaku yang tidak bertanggung jawab.
"Kita, saya dan anda berseragam membawa perintah konstitusi di dalam semua birokrasi. Ketaatan kepada pemerintah menjadi penting dan bila perintah tidak bisa dilaksanakan maka laporkan tidak bisa dilaksanakan. Tapi bukan diam berharap tidak menjadi masalah. Ini yang dikumpulkan di sini adalahg yang bermasalah," tuturnya.
"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan. Siang hari ini jadi pesan untuk semua bahwa setiap ada instruksi maka harus apa? Dilaksanakan bukan dilewatkan, yang berkumpul di sini yang melewatkan. Beruntung bapak ibu sekalian pakai masker hari ini, tidak terlihat wajahnya," kata Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Ia pun mengingatkan agar para ASN tersebut mengingat bahwa mereka bekerja dalam organisasi dan birokrasi yang memiliki tata cara dan tata laksana. Dalam organisasi tersebut harus mengikuti sesuai prosedur yang ditentukan. (OL-4)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Peserta capim dan dewas KPK ) harus memiliki visi perbaikan untuk lembaga antirasuah tersebut.
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Pansel menjadi penyaring utama untuk mendapatkan sepuluh calon pimpinan KPK yang akan diserahkan ke DPR.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memberikan pesan khusus kepada lima jaksa yang mendaftar seleksi calon pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved