Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI S Andyka memprediksi ekonomi Jakarta akan membaik di tahun depan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menurut pernyataan Andyka, ekonomi Jakarta akan tumbuh di angka sekitar 5,2%.
“Kami sudah pertimbangkan asumi pertumbuhan ekonomi makro, dari BPS. Kami lihat asumsi pertumbuhan ekonomi makro DKI itu sebesar kurang lebih 5,2%” kata Andyka saat dikonfirmasi, Selasa (24/11). “Jadi Insya Allah ekonomi 2021 lebih baik ketimbang tahun ini,” jelasnya.
Pemerintah pusat pun, sambungnya, mengumumkan industri akan tumbuh tahun depan. Sehingga akan meningkatkan pajak kendaraan bermotor dan sebagainya. Selain itu, sektor pariwisata juga akan semakin meningkat di 2021 mendatang. Bangkitnya sektor pariwisata bisa meningkatkan pertumbuhan pajak hotel dan restoran.
Atas dasar prediksi pertumbuhan ekonomi tersebut. DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati besaran Rancangan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun.
Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Penetapan ini usai mempertimbangkan berbagai saran dan masukan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pras sapaan karib Prasetio merinci besaran proyeksi tersebut terdiri atas postur pendapatan daerah sebesar Rp72,20 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp51,27 triliun, pendapatan transfer Rp17,51 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp3,42 triliun.
Selanjutnya, postur belanja daerah sebesar Rp72,98 triliun. Namun, besaran itu telah dirasionalisasi terhadap postur belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga (BTT) dan belanja transfer untuk dinolkan berdasarkan kesepakatan Banggar dengan jajaran eksekutif yang diwakili TAPD.
Sedangkan, untuk postur penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan Rp10,29 triliun dengan sisa lebih penghitungan APBD (Silpa) 2020 Rp2,02 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp8,27 triliun.
Kemudian, untuk postur pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp9,5 triliun dengan rincian penyertaan modal daerah (PMD) Rp9,28 triliun dan pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo Rp33,65 miliar. (J-2)
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
KETIMPANGAN Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia disoroti. Sebagai contoh, HDI Jakarta mencapai 82,46 dan Papua masih di angka 62,25.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
PADA kuartal I Indonesia merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11%. Untuk kuartal II Center of Reform on Economics (CoRE) memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,9%-5%.
PRESEIDEN terpilih, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa jabatannya yang akan datang.
Dengan durasi kerja tersisa tiga bulan, fokus pekerjaan Wameninves lebih kepada penyelesaian regulasi dan pelaksanaan kegiatan investasi.
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved