Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengaku optimistis pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2021 bisa maksimal. Meski pembahasan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan sudah masuk dalam tenggat waktu yang ditentukan.
"Ya hasilnya pasti bisa maksimal," kata Ariza sapaan akrab Ahmad Riza Patria, Wagub DKI, saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11).
Sementara Fraksi PSI DPRD DKI mengritik pembahasan RAPBD DKI Jakarta TA 2021 senilai Rp77,7 triliun di komisi hanya dua hari, tidak masuk akal sehat. Karena pasti yang akan dibahas menyangkut anggaran harus sinkron dengan proyek. Maka pasti banyak yang akan dibahas terutama menyangkut anggaran terkait dengan proyek Pemprov DKI Jakarta.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, juga optimistis pembahasan RAPBD TA 2021 bisa berjalan sesuai jadwal.
Menurut Taufik, yang terpenting pembahasan bisa selesai sebelum waktu tahun berjalan. RAPBD bisa selesai sebelum memasuki tahun 2021.
"Saya yakin dari jadwal yang ditetapkan Bamus (Badan Musyawarah) Insya Allah selesai," lanjut Taufik.
Adapun jadwal yang ditetapkan Bamus, jelas Taufik, mengalami perubahan sehingga pembahasan KUA-PPAS TA 2021 sebelum ditargetkan selesai 20 November menjadi 13 Desember 2020.
"13 November ini (APBD perubahan) 2020 selesai. Kemudian (RAPBD) TA 2021 Insya Allah tanggal 13 Desember 2020 selesai," ujar Taufik.
Karena terlalu mepet waktu bahas RAPBD TA 2021, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta juga mempertanyakannya. "Bagaimana publik beri masukan jika dokumen KUA-PPAS APBD DKI Jakarta dibuka ketika final. Ini menjadi pertanyaan sebagian anggota Dewan yang merasa terjadi kejanggalan, tapi pihak DPRD (sebagian vokal) tidak mampu menghentikan untuk dibahas lebih detail.
Pembahasan RAPBD DKI Jakarta dimulai pada 4 November dengan agenda penjelasan eksekutif mengenai Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021.
Fraksi PSI di DPRD DKI sebelumnya mengkritik pembahasan rancangan KUA-PPAS untuk APBD TA 2021 senilai Rp77,7 triliun di tingkat komisi hanya mendapat porsi dua hari.
Pihaknya tidak mau terburu-buru membahas masalah rancangan KUA-PPAS untuk APBD DKI TA 2021 besarnya mencapai Rp77,7 triliun. (Ssr/OL-09)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved