Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEGAWAI Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kanwil DKI Jakarta belum menerima gaji selama tujuh bulan.
Hal itu diungkap oleh seorang PPNPN BPN yang enggan disebutkan namanya di Jakarta, Kamis (23/7).
Baca juga: Pegawai Non Pegawai Negeri BSSN Telah Terlindung BP Jamsostek
Menurutnya, para pegawai PPNPN yang jumlahnya sekitar 300 di seluruh DKI Jakarta belum digaji sejak Januari 2020.
"Kita belum digaji dari Januari sampai saat ini. Biasanya memang penggajian itu pakai dana hibah DKI. Dana hibah tersebut kalau tahun sebelumnya memang di Januari sampe Maret dan dibayarkan April. Tapi di tahun ini ada penundaan. Enggak jelas alasannya apa," kata dia.
Baca juga: Alih Status Pegawai KPK, Formasi Jabatan dan Besaran Gaji Disusun
Dia menambahkan, Kanwil BPN DKI maupun kementerian ATR/BPN belum memberikan kejelasan kapan gaji tersebut turun. Selama tujuh bulan terakhir, dia terpaksa hidup pas-pasan dan serba kekurangan di tengah pandemi virus korona atau covid-19.
"Saat sekarang terus kita tanya kenapa di-pending. Katanya karena ada korona. Terus kita tanya lagi, dijanjikan awalnya habis lebaran terus tertunda juga enggak cair. Terus janji Juni, tapi enggak ada kepastian juga sampai sekarang," terang IR.
Baca juga: Menteri Edhy Berhentikan Dirjen Hasil Seleksi Menteri Susi
Dengan keterlambatan gaji tersebut, lanjut dia, sangat berdampak kepada kondisi ekonomi para pegawai. Sebab, para pegawai ini rata-rata menggantungkan hidup dari pekerjaan sebagai PPNPN di Kanwil BPN DKI.
"Di sini bukan anak yang bekerja untuk main-main. Ada yang menanggung orangtua, anak, istri juga. Apalagi ada tahun ajaran baru sekolah juga. Kami mau tahu kepastiannya ada di mana gaji kita. Alasanya masih simpang siur" tukas dia.
Baca juga: Penghentian Tunjangan Guru Sekolah SPK Langgar Hukum
Kementerian ATR/BPN pun diminta untuk tanggung jawab dengan membayar gaji mereka. "Kami butuh banget gaji itu, itu hak kita. Kadang untuk bicara begini semua pada takut. Kita takut kalau kita terlalu vokal enggak digaji malah dikeluarin," pungkas dia. (X-15)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Kemenag telah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan legalitas tanah wakaf
Perlu kewaspadaan dini, termasuk penyelamatan dokumen-dokumen penting seperti surat tanah mengantisipasi bencana.
Kebijakan sertifikat digital yang terbilang baru saat ini masih menyisakan beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada banyak pihak terutama para notaris dan PPATK.
Menteri Agraria dan Tata Ruang AHY akan mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, Selasa (30/4).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved