Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TUNJANGAN seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan jajaran akan dipotong sebesar 50 persen terimbas pandemi Covid-19.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, saat ditanya soal ini membenarkannya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, rencananya akan mengeluarkan kebijakan untuk pemangkasan tunjangan PNS Pemprov DKI akibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta ikut anjlok dihantam pandemi Covid-19.
"Penyesuaian terhadap perbaikan penghasilan setinggi-tingginya 50 persen," kata Chaidir, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Chaidir mengatakan, dengan adanya pemangkasan tunjangan para PNS maka konstruksi PAD DKI Jakarta yang merosot ini bisa segera diperbaiki. Pada Mei 2020, tunjangan PNS DKI sudah mulai dipangkas hingga PAD DKI kembali pulih.
"Tunjangan perbaikan penghasilan semua pegawai berpengaruh sama pendapatan daerah berkaitan dengan kasus Covid-19. Kebijakan berlaku mulai April jadi tunjangan yang diterima PNS akan berkurang pada bulan Mei 2020," katanya.
Chaidir mengaku pihaknya hanya memangkas tunjangan PNS semua golongan. Sedangkan untuk gaji pokok tidak ada perubahan. "Kalau tunjangan itu ya kaitan dengan insentif seluruh pegawai," lanjutnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya telah mengonfirmasi penurunan PAD DKI pada tahun ini. Penurunan pendapatan ini imbas pandemi corona yang membuat sejumlah sektor penyumbang pajak dan penggerak roda perekonomian Ibu Kota tidak bisa beroperasi sewajarnya.
Pendapatan utama Jakarta lanjut Anies, adalah dari sektor pajak di berbagai tempat usaha dan hiburan yang bergerak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Namun sejak corona mewabah di Jakarta, jelasnya, berbagai sektor usaha mulai tidak beroperasi normal. Ketika kegiatan perekonomian turun maka pajak yang dibayarkan juga ikut turun. (OL-13)
Baca Juga: Dinsos DKI Belum Ada Rencana Transfer Bantuan Sosial
Baca Juga: Imbas Korona, DPRD Perkirakan Realisasi APBD DKI Hanya R47,18 T
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Kemenkes menyatakan pemberhentian dr Piprim Basarah sebagai PNS karena pelanggaran disiplin 28 hari mangkir, bukan terkait kritik terhadap kebijakan restrukturisasi kolegium.
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved