Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD DKI Jakarta sepakat menganggarkan gaji anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) untuk sebanyak 50 orang dari yang sebelumnya 68.
Putusan itu diambil dalam rapat badan anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020.
"Dengan mengucapkan bismillah, saya putuskan TGUPP menjadi 50 orang," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (9/12).
Namun, dari putusan itu, beberapa anggota dewan menyampaikan keberatannya. Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono mengatakan gaji untuk 50 anggota TGUPP yang menggunakan APBD masih terlalu besar.
Baca juga: DPRD Minta Anggaran Alat Bantu Penunjang Fisik Disabilitas Naik
"Fraksi PDIP tetap menolak jumlah 50 orang, pimpinan. Fraksi PDIP merekomendasikan dengan jumlah paling banyak 17 orang. Lima puluh orang kebanyakan untuk memberikan masukan, maka akan mengurangi percepatan. Bahkan menghambat proses pembangunan. Ini bukan tempat penampungan," tutur Gembong.
Prasetyo pun membalas respon Gembong, "Pak Gembong yang saya hormati, dengan argumentasi ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yakni Sekda), kita rincikan lagi. Saya minta melalui TAPD bersama inspektorat, yang double job tolong diganti. Uangnya dikembalikan ke kas daerah," ucapnya.
Kemudian, respon lain dari Ketua Fraksi seperti Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera menyetujui putusan DPRD yang akan menggaji 50 orang TGUPP.
"Fraksi PAN ikut menyetujui pimpinan. Sudah sah," kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim.
Diketahui, anggaran itu dipangkas dari usulan Pemprov DKI yang semula Rp19,8 miliar untuk 68 anggota TGUPP. (OL-2)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved