Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menegaskan PT MRT Jakarta harus bisa memaparkan secara detail komponen biaya yang menjadi indikator penghitungan subsidi tarif Moda Raya Terpadu (MRT).
Jelang pembahasan tarif MRT dengan Komisi B hari ini di Gedung DPRD DKI Jakarta, Ida menyebut pihaknya mendukung pengoperasian MRT sebagai upaya pemerintah menyediakan angkutan massal yang baik. Namun dari segi pembiayaan, pihaknya tidak ingin main-main untuk menyepakati kucuran dana subsidi tarif bagi masyarakat.
"Kita umumnya setuju MRT ini harus jalan. Tapi untuk pembiayaannya harus jelas, perimbangannya, komponen biayanya apa saja. Jangan sampai terjadi pemborosan," kata Ida saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (19/3).
Ida pun menyayangkan pada rapat sebelumnya MRT tidak dapat memberikan kajian jelas terkait nominal subsidi yang dituju untuk disepakati serta tidak menyertakan simulasi tarif.
Baca juga: DPRD Curiga Tarif MRT Berubah-ubah
Di sisi lain, ia juga berharap faktor pendukung pengoperasian MRT bisa diselesaikan, di antaranya kenaikan tarif parkir serta penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Ida berharap Pemprov DKI Jakarta membuat keputusan yang bijak agar sarana transportasi yang telah dibangun dapat berfungsi maksimal, di antaranya untuk mengurangi kemacetan.
"Kami menunggu rancangan peraturan daerah pajak parkir diajukan. Karena tarif parkir itu harus dinaikkan supaya ketika MRT beroperasi orang juga enggan bawa mobil. Sehingga nanti orang berminat naik MRT. Itu kan komponen pendukung," ujarnya.(OL-5)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Berkaca kepada teori ekonomi, katanya, subsidi yang diberikan kepada komoditas itu sampai kapanpun pasti akan ada celah pemanfaatan.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved