Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Republik Indonesia dan Belanda memperkuat kerja sama kekonsuleran melalui kemudahan pembuatan visa bagi WNI pemegang paspor biasa melalui forum The 2nd Consular and Diplomatic Facilities Dialogue between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands, di Bandung, Senin (13/5).
Melalui keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI yang diterima, Selasa (15/5), pertemuan itu mengangkat topik-topik tentang kerja sama dalam penanganan isu-isu kekonsuleran, permasalahan visa dan fasilitas diplomatik, kerja sama konsuler dalam situasi darurat atau bencana alam, dan isu-isu terkait lainnya.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Duta Besar Andi Rachmianto didampingi oleh Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
Baca juga : Viral, Seorang WNI Didenda Bea Cukai Sepulang dari Jerman
Selain itu ada pejabat dan perwakilan berbagai kementerian/lembaga terkait di antaranya, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Perhubungan, dan Perwakilan RI di Belanda.
Sementara itu dari pihak Belanda, delegasi dipimpin oleh Director General of Consular and Visa Affairs, Kementerian Luar Negeri Belanda, Dirk Jan Nieuwenhuis yang didampingi Duta Besar Belanda untuk Indonesia serta pejabat Kemlu Belanda.
Menurut kedua Ketua Delegasi, pelaksanaan dialog ini penting dilakukan sebagai upaya untuk melindungi warga negara, yang merupakan salah satu dari prioritas kebijakan luar negeri kedua negara. Dialog ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Kemitraan Komprehensif Indonesia dan Belanda yang disepakati pada tahun 2023 lalu.
Penyelenggaraan dialog bersama ini juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama kekonsuleran antara Indonesia dan Belanda untuk mempermudah pergerakan orang-orang antara Indonesia dan Belanda, memfasilitasi pertukaran budaya, bisnis, dan kerja sama lainnya.
Sebagai rangkaian kegiatan, kedua Delegasi turut melakukan kunjungan ke Museum Konperensi Asia Afrika untuk melihat sejarah pembentukan Konperensi Asia Afrika yang akan memasuki tahun ke-70 di tahun 2025. (P-5)
Ditjen Imigrasi Kemenkumham meluncurkan layanan golden visa bagi WNA. Jenis visa itu ditujukan kepada WNA yang memiliki tujuan produktif di sektor investasi selama tinggal di Indonesia.
BPK menegaskan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,02 triliun per tahun jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan kembali diterapkan bagi 169 negara.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengimbau jemaah yang menggunakan visa nonhaji agar tidak memaksakan diri dan segera kembali ke Indonesia.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk menindak tegas travel haji dan umrah yang tidak mengikuti tata aturan pemerintah Arab Saudi.
PEMERINTAH Arab Saudi tengah memperketat pemeriksaan terhadap jemaah, khususnya untuk mengidentifikasi jemaah yang menggunakan visa non haji. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
Jemaah pemegang visa umrah 1445 H harus meninggalkan Arab Saudi sebelum 29 Zulkaidah atau 6 Juni 2024.
Indonesia mendesak Inggris memainkan perannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk terus mengawal isu Palestina
Indonesia mengutuk keras resolusi yang diadopsi parlemen Israel pada Kamis (18/7). Resolusi tersebut menolak pembentukan negara Palestina.
Warga Palestina termasuk wartawan dikabarkan terluka setelah diserang gerombolan warga Israel yang menyerbu Kompleks Al Aqsa di Yerusalem, Rabu (5/6).
DIREKTUR Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI Laurentius Amrih Jinangkung menegaskan, Palestina telah memenuhi empat hal yang disyaratkan sebagai negara
Indonesia diyakini mampu memimpin pertemuan World Water Forum ke-10 untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting dan konkret menjaga keberlangsungan air dan lingkungan global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved