Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RAKYAT Pakistan turun ke jalan dan menuduh pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) telah dinodai dengan kecurangan. Aksi yang menyuarakan isu ini terjadi di seluruh wilayah Pakistan.
Hasil pemilu yang berlangsung pekan lalu memberikan kejutan bagi partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin eks Perdana Menteri Imran Khan. PTI memenangkan kursi terbanyak meskipun menghadapi tekanan keras dari militer negara tersebut.
Namun tanpa adanya pemenang mayoritas, negara ini tetap berada dalam kekacauan. Pasalnya beberapa partai menyatakan akan membentuk pemerintahan masing-masing.
Baca juga : Kandidat Terkait Imran Khan yang Dipenjara Memimpin Hasil Pemilu Pakistan
PTI mendapatkan lebih dari 90 kursi parlemen, namun hal ini tidak cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Partai Khan mengklaim jika pemilu tidak dicurangi PTI bisa memperoleh 150 kursi.
PTI mendapatkan tindakan keras dari militer selama berbulan-bulan sehingga perolehan suaranya tidamik maksimal. Khan, mantan atlet kriket, dilarang mengikuti pemilu dan dijatuhi puluhan tahun hukuman penjara tepat menjelang pemungutan suara.
Partai tersebut mengorganisir protes di luar kantor komisi pemilihan umum di daerah pemilihan di seluruh negeri dimana dugaan kecurangan terjadi. Di Lahore, ratusan polisi antihuru-hara berkumpul untuk membubarkan, menangkap dan mendakwa peserta protes asal PTI.
Baca juga : Pemilu Pakistan, Khan Dipenjara dan Sharif Diprediksi Menang
PTI dan partai-partai kecil lainnya menuduh adanya campur tangan penguasa dalam pemilu. Mereka mengklaim kursi yang mereka menangkan sebenarnya jauh lebih besar dari yang diumumkan KPU.
Partai Liga Muslim Pakistan Nawaz (PML-N), yang dipimpin oleh Nawaz Sharif dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) menguntit PTI dalam laporan perolehan suara parlemen tersebut.
Salman Akram Raja termasuk di antara pemimpin PTI yang kalah dari calon perdana menteri asal partai yang dekat dengan militer. Pihaknya telah menolak pengumuman hasil pemilu hingga proses gugatan selesai.
Baca juga : Gonjang-ganjing Pemilu Pakistan
Raja mengklaim telah memenangkan sekitar 150 ribu suara, dibandingkan dengan lawannya yang memperoleh 50 ribu suara. "Mereka memutuskan untuk menulis ulang hasilnya,” kata Raja.
Ia mengklaim bahwa kotak suara telah diisi dengan suara yang telah dicoblos untuk lawan politiknya. "Pemutusan internet juga direncanakan untuk menyerang keseluruhan pemilu dan mencurangi pemilu di seluruh negeri," katanya.
Namun Raja mengatakan PTI berpacu dengan waktu dalam perselisihannya, karena ada tenggat waktu dua minggu untuk mengumumkan kandidat perdana menteri. PTI juga menghadapi rintangan dari koalisi yang dipimpin oleh PML-N dan partai-partai lain, yang diklaim telah membentuk koalisi.
Baca juga : Kali Ketiga Imran Khan Divonis Bersalah, Hukumannya 14 Tahun Penjara
PML-N menjalin komunikasi dengan PPP dan partai lain untuk mencegah PTI mengambil alih kekuasaan. “Kecurangan ini terjadi dalam skala besar pada hari pemilu sehingga akan sangat sulit untuk membatalkannya dalam waktu 14 hari. Ini mungkin akan memakan waktu yang lama dan saya pikir sebagian besar kasus ini akan berakhir di pengadilan," kata Raja.
Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa termasuk di antara negara-negara yang menyatakan keprihatinannya atas penyimpangan dan campur tangan penguasa dalam proses pemilu Pakistan. Terlebih KPU baru mengumumkan hasilnya secara resmi setelah tiga hari dari pemungutan suara.
Ketika tuduhan kecurangan muncul, protes juga terjadi di wilayah Balochistan, Sindh dan Khyber Pakhtunkhwa. Di provinsi Balochistan yang bergolak, puluhan ribu orang berkumpul di luar kantor komisi pemilu untuk memprotes kecurangan pemilu.
Baca juga : Mantan PM Pakistan Imran Khan Divonis 10 Tahun Penjara
Jan Buledi, mantan juru bicara pemerintah Balochistan dan sekretaris jenderal Partai Nasional, mengatakan dia menerima ancaman pembunuhan langsung dari seorang kolonel. Itu setelah secara terbuka menuduh militer mengisi kotak suara dengan suara palsu di daerah pemilihan tempat dia mencalonkan diri.
Buledi mengklaim ribuan suara telah didaftarkan untuk PPP dari TPS yang ditutup karena ancaman keamanan. “Bagaimana kami bisa menerima ribuan suara palsu dari TPS yang tidak ada satu pun suara yang diberikan? Kami tidak akan menerima parlemen provinsi palsu yang muncul dari hasil curian suara yang diberikan kepada PML-N dan PPP,” katanya. (The Guardian/Z-3)
Baca juga : Survei Pemuda ICMI: Ada Ancaman Disintegrasi jika Pemilu Curang
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
Setelah hasil mengejutkan pemilihan parlemen Prancis pada 6 Juli, di mana partai sayap kiri mengungguli sayap kanan ekstrem, saham dan obligasi pemerintah Prancis menghadapi ketidakpastian.
Rencana pesta kemenangan National Rally di paviliun hutan Bois de Vincennes Paris berubah menjadi kekecewaan.
Partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen memimpin dalam putaran pertama pemilihan parlemen Prancis, memenangkan 34% suara.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pembubaran parlemen dan akan mengadakan pemilihan legislatif baru setelah hasil exit poll menunjukkan aliansinya kalah telak.
Narendra Modi telah dilantik sebagai perdana menteri India untuk masa jabatan ketiga dalam sebuah upacara megah di istana kepresidenan di Delhi.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved