Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan memveto Rancangan Undang-Undang mandiri yang hanya akan memberikan bantuan kepada Israel. Kenapa?
RUU ini didukung oleh Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Gedung Putih mendorong tindakan yang lebih luas dengan memberikan bantuan kepada Ukraina dan Israel serta menyediakan dana baru untuk keamanan perbatasan, bukan hanya memberikan bantuan kepada satu pihak saja.
“Pemerintah sangat mendorong kedua majelis di Kongres untuk menolak taktik politik ini dan sebaliknya segera mengirimkan Undang-Undang Alokasi Tambahan Keamanan Nasional Darurat bipartisan ke meja Presiden,” kata Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Baca juga : Jihad Islam Sebut Israel Sudah Sering Berdusta
Hubungan Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan renggang. Biden bahkan sempat memaki Netanyahu dengan sebutan “pria jahat sialan”, di tengah meningkatnya rasa frustrasi dan ketegangan antara kedua negara karena kecaman dunia internasional terhadap genosida Israeldi Gaza, Palestina.
Para pejabat dari pemerintahan presiden dari Partai Demokrat telah bekerja selama berbulan-bulan dengan Senat dari Partai Demokrat dan Republik mengenai undang-undang yang diumumkan pada hari Minggu.
Mereka menggabungkan perombakan kebijakan imigrasi AS dan pendanaan baru untuk keamanan perbatasan dengan bantuan darurat miliaran dolar untuk Ukraina, Israel dan mitra-mitra di Indo-Wilayah Pasifik.
Baca juga : Biden Menguatkan Ancaman ke Partai Republik Terkait Bantuan Militer untuk Ukraina
Anggaran sebesar US$118 miliar (Rp1.856 triliun) ini juga akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terkena dampak konflik global.
“Pemerintah sangat menentang taktik yang tidak melakukan apa pun untuk mengamankan perbatasan, tidak melakukan apa pun untuk membantu rakyat Ukraina mempertahankan diri dari agresi Putin, gagal mendukung keamanan sinagoga, masjid, dan tempat ibadah rentan di Amerika, dan menolak bantuan kemanusiaan. kepada warga sipil Palestina, yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak,” kata pernyataan itu.
Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson mengumumkan pada hari Sabtu bahwa DPR akan menolak RUU Senat bipartisan, dan sebagai gantinya melakukan pemungutan suara minggu ini mengenai tindakan yang hanya memberikan bantuan kepada Israel.
Baca juga : 101 Hari Agresi Israel di Gaza, Joe Biden Frustasi
“Ancaman veto presiden adalah tindakan pengkhianatan,” kata Johnson dalam sebuah pernyataan pada Senin malam.
“Dengan mengancam akan memveto bantuan kepada Israel dan pasukan militer kita, Presiden Biden mengabaikan sekutu kita pada saat mereka sangat membutuhkannya,” sebutnya.
Partai Republik terpecah belah mengenai undang-undang tersebut, dengan Donald Trump dan sekutu terdekatnya dengan lantang menyuarakan penolakan dan menyebut rencana Senat tidak cukup tangguh.
Baca juga : Blinken Kembali ke Israel, Saat Gencatan Senjata Diperpanjang
Trump telah menjadikan keamanan di perbatasan dengan Meksiko sebagai topik pembicaraan utama dalam kampanyenya melawan Biden menjelang pemilu November.
DPR yang mayoritas anggotanya adalah Partai Republik meloloskan rancangan undang-undang khusus Israel pada bulan November, namun rancangan undang-undang tersebut tidak pernah disetujui oleh Senat yang didominasi Partai Demokrat.
Sementara para perunding berupaya untuk memenuhi permintaan Biden agar Kongres menyetujui paket keamanan darurat yang lebih luas. Di mana, para senator AS merilis rancangan undang-undang (RUU) yang meminta US$60,1 miliar (Rp944 triliun) untuk bantuan Ukraina, US$14,1 miliar (Rp221 triliun) untuk Israel, dan US$20,2 miliar (Rp317 triliun) untuk meningkatkan keamanan di perbatasan AS. (AFP/Z-4)
Sinyal pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi perhatian bagi Bank Indonesia.
AMERIKA Serikat akan terus mengupayakan gencatan senjata di Jalur Gaza meskipun ketua biro politik Hamas Ismail Haniyeh meninggal. Ini dikatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
PEMBUNUHAN terhadap Kepala Biro olitik kelompok perjuangan Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, dapat mengakibatkan perang masif di Timur Tengah.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7) sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (31/7) ditutup menguat saat pasar menunggu kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate.
Kamala Harris membawa kampanye presidennya ke Georgia, sebuah negara bagian yang kini dianggap sebagai kunci dalam pemilihan mendatang.
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Pasukan pendudukan Israel menargetkan Sekolah Dalal al-Maghribi di Gaza.
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
Serangan yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan berdampak pada upaya gencatan senjata dan meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved