Gagal Jaga Perdamaian Dunia, Indonesia Konsisten Tuntut Reformasi Dewan Keamanan PBB

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat lamban dalam merespons krisis yang terjadi di Gaza, Palestina. Indonesia mendesak PBB untuk menciptakan solusi yang diterima Israel maupun kelompok pejuang kemerdekaan di Gaza, Hamas.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal tuntutan tersebut sangat mendasar. PBB dibangun untuk menjaga perdamaian dunia, termasuk menghentikan penjajahan Israel atas Palestina.

"Tuntutan reformasi PBB sudah disuarakan Bung Karno (Presiden pertama Indonesia Soekarno) dalam pidato beliau di Sidang Umum PBB 1960. Sejak saat itu, Indonesia selalu memperjuangkan reformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan (DK) PBB," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (25/10).

Baca juga : Lambat Lindungi Warga Palestina, Indonesia Desak PBB Direformasi

Sayangnya, kata dia, PBB tak kunjung berhasil menghentikan penjajahan atau mendorong kemerdekaan Palestina. Dengan alasan tersebut, sangat wajar bagi Indonesia meminta PBB dievaluasi untuk mengembalikannya pada marwahnya.

"Belum terwujudnya Solusi Dua Negara (Palestina merdeka) dan ketidakmampuan DK PBB mengambil sikap terhadap kekerasan yang berlangsung di Gaza saat ini, sekali lagi membuktikan bahwa PBB, khususnya DK, sudah saatnya direformasi," pungkasnya.

Baca juga : Indonesia Desak Dunia Berikan Kemerdekaan Palestina

Sebelumnya Retno dalam sidang DK PBB di New York, Amerika Serikat, menegaskan kritik tersebut. Indonesia menyerukan untuk menciptakan gencatan senjata, membuka akses kemanusiaan, dan jangan lupa menyelesaikan akar masalahnya, yaitu mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina.

Situasi kemanusiaan di Gaza yang sudah mengkhawatirkan ditambah respons lambat PBB mendorong organisasi itu perlu segera direformasi secara menyeluruh. "Agar PBB tetap relevan dan memberikan manfaat nyata bagi permasalahan dunia," sambungnya.

Menurutnya, semangat multilateralisme dan kolaborasi harus terus diupayakan di tengah tantangan global. Juga, katanya, dalam persiapan penyelenggaraan Summit of the Future PBB yang diselenggarakan tahun depan.

"Indonesia selalu berkomitmen memperkuat multilateralisme dan menjadi bagian dari solusi," lanjut Retno.

Ia mengungkapkan, dua pekan lalu Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM 2024-2026. Kepercayaan ini akan dijalankan Indonesia dengan wujud kontribusi nyata melalui kemitraan inklusif untuk kemajuan dan perlindungan HAM.

"Selamat Hari PBB ke-78. Mari kita teguhkan komitmen bersama untuk berkolaborasi mewujudkan kemakmuran bagi semua," pungkasnya. (Z-5)