Indonesia Dorong Negara Asia Afrika Menjadi Mitra Dialog Global

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna H. Laoly, mengajak negara-negara Asia–Afrika yang tergabung dalam Asian– African Legal Consultative Organization (AALCO)mengambil langkah aktif untuk menjadi mitra dialog yang sejajar dengan organisasi lain di tingkat global.

Hal ini disampaikan Menkumham di depan para duta besar negara anggota AALCO dalam acara Breakfast Briefing yang digelar di Jakarta, Senin (2/10).

Pada kesempatan tersebut, Yasonna menegaskan bahwa AALCO sebagai organisasi antar-pemerintah di Asia Afrika memiliki kekuatan besar untuk menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di berbagai bidang.

Baca juga: Punya Alasan Historis, BPIP Selenggarakan Penganugerahaan Ikon Prestasi Pancasila 2023 di Bandung

AALCO merupakan hasil dari KTT Asia – Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 1955. Setahun kemudian, organisasi ini resmi berdiri dan sejak saat itu aktif mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian negara-negara anggotanya di berbagai bidang seperti hukum internasional, hukum laut, hukum dagang, dan lain-lain.

Pembahasan isu dilakukan melalui forum tahunan (Annual Session) yang digelar di negara anggota AALCO. Tahun ini, The 61stAALCO Annual Session akan digelar di Bali pada 15 – 20 Oktober 2023.

“Forum ini menjadi wadah yang tepat bagi Indonesia dan negara anggota AALCO lainnya untuk membahas isu penting terkait kebijakan hukum internasional dan menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di tingkat global," jelas Yasonna.

Baca juga: Pemuda Asia Afrika Apresiasi Diplomasi Indonesia sebagai Presidensi G-20

"AALCO harus bisa menjadi mitra sejajar dengan organisasi global lain yang memiliki posisi tawar kuat. Kekuatan tawar ini menjadi penting agar kita tidak tunduk pada kebijakan yang merugikan kepentingan negara-negara Asia – Afrika,” tegas Yasonna.

Beberapa agenda pembahasan utama pada gelaranThe 61stAALCO Annual Sessionantara lain isu-isu terkait pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum dagang dan investasi internasional, asset recovery, dan hukum laut yang mencakup pula isu illegal fishing.

Bahas Illegal Fishing sebagai Kejahatan Transnasional 

Terkait illegal fishing, Indonesia mengajukan concept note untuk mengkategorikan illegal fishing sebagai Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan terorganisir lintas negara.

Selama ini, isu illegal fishing dipandang sebagai masalah administratif dan bukan masalah hukum. Pada Annual Session kali ini, Indonesia melalui Kemenkumham mendorong negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishingsebagai kejahatan terorganisir.

Baca juga: Semangat Dasa Sila Bandung Pererat Kerja Sama Bangsa Asia-Afrika

Dampak finansial illegal fishing di Asia dan Afrika terbilang cukup besar. Kerugian ekonomi akibat illegal fishing di wilayah ASEAN pada 2019 mencapai US$6 miliar, dimana Indonesia dan Vietnam menjadi negara yang mengalami kerugian terbesar.

Sebuah laporan lain menyatakan illegal fishing mengakibatkan kerugian US$2,3 miliar per tahun di empat negara Afrika, termasuk Gambia dan Senegal yang merupakan negara anggota AALCO.

“Melihat besarnya dampak finansial kegiatan illegal fishing, kami mengajak negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai sebuah kejahatan terorganisir lintas negara yang bisa dijerat hukum internasional," terannya.

"AALCO harus bisa melindungi kepentingan anggotanya dari tekanan pihak lain yang menyatakan bahwa illegal fishing adalah masalah administratif semata. Kerja sama dan dukungan antarnegara menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa kekayaan laut negara-negara anggota AALCO, termasuk Indonesia, tidak semakin tergerus” ujar Yasonna.

Program PendukungThe 61st AALCO Annual Session

Selain sidang-sidang pembahasan berbagai isu penting di atas, gelaran The 61stAALCO Annual Sessionsetiap harinya juga diisi dengan beberapa side eventsdan program pendukung antara lain Business and Investment Forum, Asset Recovery, International Humanitarian Law, dan Hague Conference on Private International Law.

Baca juga: Presiden AAYG Dukung Pemerintah RI Wujudkan Perdamaian Dunia

Kegiatan di atas diselenggarakan dalam bentuk diskusi panel yang menghadirkan pembicara ahli dari dalam dan luar neger

Program pendukung lainnya yang digelar selama acara berlangsung adalah pameran yang menghadirkan lebih dari 60 booth yang menampilkan produk kerajinan lokal, maupun booth dari perwakilan Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi pada pertemuan tahunan AALCO.

Informasi lebih lanjut mengenai AALCO dan informasi seputar pelaksanaan The 61st AALCO Annual Session bisa dilihat di www.https://www.aalco.int/ (RO/S-4)