Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
NEGARA anggota ASEAN sepakat untuk membentuk ASEAN Response Fund. Itu sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan diri dari kemungkinan adanya ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat di masa mendatang. Sebab negara-negara di kawasan memiliki kesenjangan pendanaan mengenai hal tersebut.
“Telah diidentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan terkait dengan kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi di seluruh negara anggota ASEAN,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers The ASEAN Finance and Health Minister’s Meeting (AFHMM) di Jakarta, Kamis (24/8).
Para menteri keuangan dan menteri kesehatan ASEAN, lanjutnya, turut sepaham mengenai perlunya mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mencapai hal itu ialah melalui optimalisasi sumber daya regional sembari memastikan sinergi dan interoperabilitas dana global seperti dana pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) yang dirilis pada G-20.
Baca juga: Pencapaian Target NDC Butuh Dana US$281 Miliar
Selain itu, disepakati pula untuk mencari peningkatan investasi nasional untuk meningkatkan kapasitas pendanaan. Itu dapat ditempuh melalui kerja sama multilateral, bilateral ataupun sejumlah mitra internasional.
“Kami juga menegaskan komitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional atau wilayah di luar covid19. Ini untuk meningkatkan ketahanan dalam komunitas asean dengan mempertimbangkan ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF),” jelas Sri Mulyani.
ASEAN Response Fund merupakan kelanjutan dari Covid-19 ASEAN Response Fund yang telah dimiliki sebelumnya. Para menteri keuangan dan menteri kesehatan sepakat untuk memperluas pemanfaatan dana tersebut. Dus, dana yang terhimpun tak hanya diperuntukkan penanganan covid, melainkan juga penyakit menular lainnya.
BAca juga: ASEAN Upayakan Pemaduan Taksonomi dengan Uni Eropa
“Dana (Covid-19 ASEAN Response Fund) telah ditinjau ulang dan sudah disepakati perlu untuk diperluas, lebih fleksibel agar kita dapat menggunakannya untuk kesehatan publik dan penyakit menular lainnya,” jelas Sri Mulyani.
Di kesempatan terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, ASEAN Response Fund yang baru disepakati oleh menteri keuangan dan menteri kesehatan di kawasan bakal sejalan dengan dana PPR yang telah dirilis lebih dulu oleh G-20.
“Menkeu dan Menkes untuk bisa melihat bagaimana dia bisa konsisten dengan pandemic fund yang kita bangun di global, G-20, jadi tidak akan tumpang tindih. Tapi kita tahu untuk region perlu untuk diperkuat,” tuturnya.
Adapun dana yang ada di dalam ASEAN Response Fund berkisar US$10 juta. Nilai tersebut diyakini bakal bertambah seiring peluncuran dana tersebut. “Sekarang, waktu covid-19 di 2020-2021 itu sudah ada sekitar US$17 juta dan sebagian sudah digunakan waktu itu dan masih ada sekitar US$10 juta. Tentunya kita melihat gap yang lebih besar dari pada itu,” pungkas Febrio. (Z-6)
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
KEPALA Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam pertemuan dengan diplomat ASEAN di Laos pada Jumat (26/7) membela kebijakan Brussels terkait krisis Gaza.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Indonesia punya strategic action plan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Dalam hal ini ini Indonesia bisa menjadi lead untuk mangrove.
KLHK merumuskan berbagai standar sebagai guidance dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan, misalnya dalam pemanenan, pengelolaan produk hingga pengelolaan lingkungan.
IPO sendiri merupakan sebuah langkah penggalangan dana yang digunakan oleh perusahaan melalui pasar modal, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya.
KOLABORASI semua sektor, khususnya lembaga pendanaan maupun perbankan nasional, mampu mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menambah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah BUMN dan lembaga.
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan dua skema pendanaan riset dan inovasi baru. Keduanya yaitu skema pusat kolaborasi riset BRIN dan joint call BRIN-Koneksi.
BANK Indonesia (BI) menetapkan kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk memperkuat pengelolaan pendanaan luar negeri bank dalam mendukung kredit
Arahan terbaru pemerintah tentang iuran Tapera (tabungan perumahan rakyat) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024 mengundang reaksi dari berbagai pemangku kepentingan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved