Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn menyatakan organisasi regional itu akan terus berupaya mengajak lima negara pemilik senjata nuklir untuk menyetujui Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ).
“Semua negara pemilik senjata nuklir, dalam pandangan saya, telah mendengar dan mengetahui sepenuhnya kepentingan ASEAN bahwa kami ingin kelima negara pemilik senjata nuklir menandatangani perjanjian ini,” kata Kao dalam pengarahan di Jakarta, Selasa (18/7).
Kelima negara tersebut adalah Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis.
Baca juga : Jokowi Disebut Cegah ASEAN Terpecah
Menurut dia, empat dari lima negara pemilik senjata nuklir yang juga adalah mitra ASEAN yaitu Rusia, Tiongkok, AS, dan Inggris telah sangat memahami keputusan para pemimpin ASEAN untuk memastikan kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal.
Bahkan Tiongkok disebutnya telah “bergerak maju” dengan menyatakan kesiapannya untuk mengaksesi Traktat SEANWFZ.
Baca juga : Ini Pesan Jokowi di Hadapan Lavrov dan Blinken
“Saya pikir sudah ada konsensus di antara negara anggota ASEAN, ada komitmen politik yang jelas untuk bergerak maju dalam isu khusus ini… dan tentu saja bekerja sama dengan lima negara nuklir untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Kao, merujuk pada pemilik senjata nuklir lainnya yaitu Prancis.
Ia meyakini di bawah keketuaan Indonesia, ASEAN memiliki banyak momentum untuk melakukan komunikasi dan diskusi dengan kelima negara pemilik senjata nuklir agar mereka mau mengaksesi protokol SEANWFZ.
“Selain itu, sebenarnya kami juga sedang menyerukan kepada Timor Leste untuk juga menandatangani Traktat SEANWFZ karena Timor Leste terletak di Asia Tenggara dan sekarang berstatus sebagai negara pengamat (di ASEAN),” ujar Kao.
Perjanjian Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Nuklir atau dikenal sebagai Perjanjian Bangkok ditandatangani pada 1995 oleh seluruh anggota ASEAN.
Perjanjian tersebut menetapkan bahwa negara-negara yang menandatangani traktat tersebut tidak boleh "mengembangkan, membuat, atau memperoleh, memiliki, atau memiliki kendali atas senjata nuklir", "menempatkan atau mengangkut senjata nuklir dengan cara apa pun", atau "menguji atau menggunakan senjata nuklir."
Namun, 28 tahun sejak Traktat SEANWFZ ditandatangani oleh 10 anggota ASEAN, belum ada satu pun negara pemilik senjata nuklir yang mengadopsi protokol perjanjian tersebut.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sebelumnya menyatakan ASEAN akan meninjau kembali isi protokol tersebut sehingga negara-negara pemilik senjata nuklir turut menandatangani dan meratifikasi protokol SEANWFZ.
"Kami akan melanjutkan komunikasi dengan satu sama lain ...menugaskan negosiator kami untuk kembali melihat (isi protokol) karena ada beberapa kalimat dalam paragraf yang belum dapat disetujui," kata Retno pekan lalu.
Dalam Komunike Bersama yang dirilis usai Pertemuan ke-56 Menlu ASEAN (AMM) pekan lalu, para menlu ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, serta menekankan pentingnya implementasi penuh dan efektif dari Traktat SEANWFZ.
Para menlu ASEAN juga mengeksplorasi kemungkinan untuk mengizinkan negara pemilik senjata nuklir untuk menandatangani dan meratifikasi protokol Traktat SEANWFZ secara sendiri-sendiri dan tanpa syarat.
“Kami menyambut negara pemilik senjata nuklir yang siap melakukannya. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk terus melibatkan semua negara pemilik senjata nuklir, dan mengintensifkan upaya semua pihak untuk menyelesaikan semua masalah luar biasa sesuai dengan tujuan dan prinsip Traktat SEANWFZ,” kata para menlu ASEAN. (Z-5)
Penguatan ekonomi hijau di kawasan ASEAN membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga internasional.
Menelusuri sejarah tuan rumah bersama Piala Dunia, mulai dari edisi 2002 hingga rencana ambisius 2026 dan peluang negara ASEAN di masa depan.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam pengendalian kebakaran hutan.
Dino Patti Djalal menyarankan Presiden Prabowo memprioritaskan ASEAN di tengah konflik global, sambil tetap menjalin kerja sama dengan Rusia dan Prancis.
Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menegaskan skuat Garuda tidak merasa inferior menghadapi Tailan di final Kejuaraan ASEAN Futsal 2026.
Ia menyinggung, selama ini posisi Jakarta kerap berada di bawah kota-kota besar Asia Tenggara dalam berbagai indikator global. Namun, hasil
Kimia Farma, memandang kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri, sebagai langkah penting dalam membuka akses pasar internasional.
Pemerintah melalui Kemenlu RI pastikan proses pemulangan tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon berjalan maksimal di tengah tantangan konflik bersenjata.
Kemenlu RI tegaskan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza dan pembahasan Board of Peace (BoP) ditangguhkan. Simak alasan terkait eskalasi Timur Tengah.
Kemenlu RI konfirmasi 2 penerbangan Emirates dari Jakarta & Denpasar dialihkan akibat insiden drone di UEA. Simak kondisi terkini WNI di Dubai di sini.
Kemenlu RI tegaskan komitmen multilateralisme di seminar PBB ke-80. Indonesia dukung UN 80 Initiative untuk sistem PBB yang lebih efektif, inklusif, dan relevan.
Kemenlu RI pastikan keselamatan WNI di Iran usai serangan udara AS & Israel pada 28 Februari 2026. Simak hotline darurat KBRI Tehran dan situasi terkini di sana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved