Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HEGEMONI Tiongkok di dataran tinggi Tibet selama berpuluh-puluh tahun, dinilai menjadi ancaman serius terhadap ketahanan sumber daya air di kawasan Asia Selatan.
Ancaman hegemoni Tiongkok ini disampaikan oleh Associate Professor Universitas Binus, Dinna Prapto Raharja dalam webinar internasional bertajuk "Fighting for Independence Continues in Tibet Through Chinese Repression," pada Senin (13/2).
Dalam paparannya, Dinna Peapto Raharjo menyoroti sekaligus mengungkap sejumlah pertanda perubahan siklus air, yang terjadi di Tibet setelah dikuasai oleh Beijing
"Dalam masalah Tibet, selama bertahun-tahun kita telah melihat hilangnya ribuan danau, munculnya gurun, hilangnya gletser, yang diperkirakan akan hilang hingga 50 persen pada tahun 2050," kata Dinna Peapto Raharjo.
Dinna menilai, Tiongkok mempercepat risiko bencana tersebut melalui proyek pembangkit listrik tenaga air Beijing, yang mempengaruhi pasokan air di hilir terdekat, yakni Asia Selatan.
"Hilangnya Tibet adalah hilangnya sumber air dunia. China entah bagaimana memiliki perannya dalam mempercepat hal yang terburuk," ungkap Dinna.
Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia (DPP PII) menghimbau negara-negara dunia khususnya Indonesia untuk mendesak Tiongkok untuk menghentikan semua kegiatan eksplorasi sumber daya alam di Tibet.
Wakil Bendahara Umum DPP PII, Furqan Raka mengatakan kegiatan eksplorasi yang dilakukan Tiongkok saat ini, terbukti tidak memperhatikan dampak lingkungan bagi Tibet dan dunia pada umumnya dan murni dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan bangsanya sendiri.
“Pertama kami minta Beijing untuk menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi sumber daya alam Tibet, yang mereka lakukan secara ugal-ugalan,” kata Furqan Raka kepada wartawan, Rabu, (15/2/2023).
Furqan Raka menyebut Tiongkok sebenarnya tidak berhak mengeksplore apalagi menjalankan pemerintahan, mengingat dalam catatan sejarah Tibet yang banyak beredar di media massa dan media sosial, diketahui bahwasanya Tiongkok bukan pemilik wilayah tersebut.
Salah satu sejarah yang membukyikan hal tersebut dapat dilihat pada sebuah perjanjian perdamaian formal yang disepakati antara Cina dan Tibet pada tahun 821/823 M, terkait perbatasan antara kedua negara dan memastikan bahwa, ‘Orang Tibet akan bahagia di Tibet dan orang Cina akan bahagia di Cina’.
“Akan tetapi, pemerintah kekaisaran Tiongkok di Peking terus mengklaim beberapa otoritas atas Tibet,” tutur Furqan Raka.
Tentara kekaisaran Tiongkok mencoba untuk menegaskan kembali pengaruh yang sebenarnya pada tahun 1910, dengan menyerang negara dan menduduki Lhasa Tibet. Namun, setelah revolusi 1911 di Tiongkok dan penggulingan Kekaisaran Manchu, pasukan China menyerah kepada tentara Tibet dan dipulangkan di bawah perjanjian perdamaian Sino-Tibet.
Dalai Lama menegaskan kembali kemerdekaan penuh Tibet secara internal dengan mengeluarkan proklamasi dan secara eksternal, dalam komunikasi dengan penguasa asing dan dalam perjanjian dengan Mongolia.
“Dari yang saya baca, hubungan Tibet dengan China justru tetap tegang. Beijing mengobarkan perang perbatasan dengan Tibet untuk mendesak Tibet bergabung dengan Tiongkok dan mengklaim di seluruh dunia bahwa Tibet telah menjadi salah satu dari lima ras Cina,” tutur Furqan Raka.
DPP PII juga menerima informasi jika Tiongkok saat ini telah mendirikan pangkalan militer besar di Tibet dan memaksa biksu agama Tibet yang cinta damai untuk meninggalkan Tibet lalu menghancurkan biara mereka.
Dalam pidato konferensi video terbarunya di PBB, PresidenTiongkok mengatakan bahwa mereka adalah negara terbesar di dunia dari segala sudut dan tidak berperang atau bahkan perang dingin dengan siapa pun dan tidak memiliki rancangan ekspansionis.
“Kami meminta negara-negara dunia dan PBB untuk mengambil tindakan tegas terhadap China, agar segera angkat kaki dari Tibet,” ucap Furqan Raka.
“Jangan sampai dunia mengalami bencana alam gegara eksploritasi bumi Tibet secara ugal-ugalan oleh China, dan perang dunia akinat ekspansi Beijing yang kian meluas usai mencaplok Tibet,” pungkas Furqan Raka. (OL-13)
Baca Juga: Filipina Lancarkan Protes Diplomatik kepada Tiongkok
DENG Yawen, 18, merebut emas Olimpiade BMX pertama bagi Tiongkok di nomor putri. Perenang Pan Zhanle memecahkan rekor dunia untuk memenangkan gelar gaya bebas 100 meter putra.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7) sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).
TIONGKOK dan Indonesia akan terus mendorong transformasi ke low industry dan green industry di sektor semen dan pelabuhan (port).
Taiwan dan Tiongkok mencapai kesepakatan mengenai tanggapan terhadap kematian dua nelayan Tiongkok setelah pengejaran oleh penjaga pantai Taiwan.
Pedoman itu menetapkan bahwa perilaku separatis kemerdekaan Taiwan termasuk dalam tindak pidana melakukan dan menghasut pemisahan diri.
Sekitar 5.000 orang diselamatkan dari banjir yang melanda wilayah perbatasan Korea Utara dengan Tiongkok selama akhir pekan.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA)
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
DALAM menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks, peran generasi muda dalam upaya konservasi menjadi sangat krusial. Generasi muda tidak hanya sebagai pewaris bumi
Besarnya sumber dana Pilkada yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon atau bekerja sama dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang
DIREKTUR Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, menyebut bahwa Indonesia sudah sangat siap untuk menjadi pesaing di industri kendaraan listrik
Perilaku kita dalam berbelanja turut berpengaruh pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan pekerja. Mari terapkan prinsip-prinsip belanja etis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved